Saran Imparsial untuk Tak Masukan RUU Kamnas dalam Prolegnas

Deny Irwanto    •    Kamis, 01 Oct 2015 04:43 WIB
pertahanan keamanan
Saran Imparsial untuk Tak Masukan RUU Kamnas dalam Prolegnas
Direktur program Imparsial Al Araf. (Metrotvnews.com/Deny)

Metrotvnews.com, Bandung: Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dinilai masih belum dibutuhkan di Indonesia.

Direktur program Imparsial Al Araf memaparkan, Indonesia masih memiliki pilihan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang darurat.

"Ada ruang yang kosong di legislasi sektor pertahanan dan keamanan yang sampai sekarang negara belum buat, yakni pertama adalah melakukan revisi terhadap Undang-undang darurat nomor 2359, itu sesuatu yang dibutuhkan. Karena pengaturan tentang Undang-undang darurat 2359 itu sangat-sangat eksesif dalam artian harus direvisi," kata Al Araf dalam diskusi panel kajian kritis RUU Keamanan Nasional di markas Sespimti Polri, Lembang, Bandung, Rabu (30/9/2015).

Selain melakukan revisi undang-undang darurat, Al Araf juga memberikan saran agar Indonesia membuat pengaturan keterlibatan militer dalam membuat hubungan antara TNI dan Polri bersinergi.

"Yang kedua adalah tentang pengaturan kelibatan militer dalam kerangka operasi selain perang, itu juga dibutuhkan sebagai jembatan hubungan TNI dan Polri dalam mengatasi situasi kontigensi dan situasi grey area (area abu-abu). Maka dibutuhkan undang-undang perbantuan," tambah Al Araf.

Kemudian yang harus dilakukan adalah melakukan pembentukan revisi undang-undang tentang peradilan militer nomor 3197. Al Araf mengatakan, itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum diadili dalam peradilan umum dan anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana militer diadili dalam peradilan militer.

"Tiga rancangan Undang-undang tersebut seharusnya yang sangat dibutuhkan dalam konteks Indonesia kedepan, persoalannya adalah pemerinta saat ini tidak memasukan tiga agenda yang penting tadi kedalam prolegnas. Justru yang masuk RUU yang kontroversial yang pada masa pemerintahan lalu ditentang oleh publik karena akan mengancam kehidupan kebebasan demokrasi yakni RUU Kamnas," jelas Al Araf.

Al Araf menilai, sebaiknya pemerintah fokus untuk merevisi agenda prolegnas dengan tidak memasukan RUU Kamnas dan kemudian mendorong pembahasan RUU perbantuan.

"RUU perbantuan adalah jawaban didalam jembatan dalam konteks hubungan TNI-Polri untuk menjaga wilayah keamanan yang sifatnya kontigensi atau dalam wilayah-wilayah grey area (area abu-abu), itu menjadi sangat penting," tandas Al Araf.
 


(MEL)

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

8 hours Ago

Tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan alat bukti yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.

BERITA LAINNYA