Saksi Mengaku Dipilih SDA Jadi Amirul Hajj Tanpa Seleksi

Renatha Swasty    •    Kamis, 01 Oct 2015 05:53 WIB
korupsi haji
Saksi Mengaku Dipilih SDA Jadi Amirul Hajj Tanpa Seleksi
Terdakwa korupsi penyelenggaran ibadah haji 2010-2013 dan penyelewengan Dana Operasional Menteri (DOM) Suryadharma Ali. (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Sekretaris Menteri Agama, Abdul Wadud mengaku menjadi petugas pendamping Amirul Hajj 2012 tanpa tes seleksi. Wadud mengaku diperintah langsung oleh mantan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk mengemban tugas itu.

Wadud mengaku, dipilihnya dia menjadi petugas pendamping Amirul Hajj juga tidak diketahui sebelumnya. Tiba-tiba ada nota dinas yang menyebut ia menjadi Amirul Hajj.

"Muncul tiba-tiba (nama di nota dinas) jadi pendamping Amirul Hajj saya juga enggak ngerti," kata Wadud saat bersaksi buat terdakwa Suryadharma di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).

Sebelum keluarnya nota dinas itu kata dia, Suryadharma pernah memberitahu supaya ia dan rekannya Sekretaris Menteri Agama, Saefuddin Safii ikut haji. Tapi tidak mengira bakal menjadi Amirul Hajj.

"Pak Menteri hanya katakan Saefuddin sama Wadud nanti ikut ya, hanya itu," tambah dia.

Belakangan diketahui keluar nota dinas petugas pendamping Amirul Hajj 2012 berjumlah tujuh orang yakni Wardatul Arsiyah (Istri Menteri), Ermalena Muslim Hasbulah (Stafsus Menteri), Guritno Kusumadono (Stafsus Menteri), Saefuddin Safii (Sesmen), Abdul Wadud (Wakil Sesmen), Ivan Aditira (ajudan) dan Hendri. Wadud mengaku tidak menjalani tes seleksi saat itu.

"Tidak ikut," beber dia.

Atas dipilihnya ia menjadi Amirul Hajj, ia dan enam orang lain mendapat honor. Duit dibagikan di bandara saat akan berangkat, tapi ia mengaku lupa dengan jumlah yang diberikan.

Surydharma Ali didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan kader PPP Mukhlisin, mantan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Anwar, staf khusus SDA Ermalena dan pengawal istri SDA, Mulayanah terkait penyelenggaran ibadah haji dan penggunaan dana operasional menteri. Dari korupsi itu ia didakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp27 miliar.

"Terdakwa bersama-sama secara melawan hukum yaitu menunjuk orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, mengangkat petugas pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan, menggunakan Dana Operasional Menteri tidak sesuai peruntukannya, menunjuk tim penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji," kata Jaksa Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakrta, Senin (31/8/2015).

Jaksa Supardi membeberkan dalam penunjukkan petugas haji tahun 2010-2013 Suryadharma memerintahkan Dirjen PHU, Slamet Riyanto mengakomodir permintaan anggota Panja Komisi VIII memasukkan beberapa anggota DPR menjadi petugas PPIH Arab Saudi, hal ini supaya mereka dapat menunaikam ibadah haji gratis.

"Meski orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pedoman rekrutmen PPIH," beber Jaksa Supardi.

Begitupula saat menunjuk petugas pendamping Amirul Hajj pada tahun 2012. Petugas dipilih bukan berdasarkan tes seleksi.


(MEL)