KPK Tegur Menteri Baru dan Komisaris BUMN untuk Sampaikan LHKPN

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 01 Oct 2015 12:20 WIB
lhkpn
KPK Tegur Menteri Baru dan Komisaris BUMN untuk Sampaikan LHKPN
Plt Pimpinan KPK Johan Budi. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menegur menteri-menteri baru hasil reshuffle dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru ditunjuk. Lembaga antikorupsi itu meminta mereka segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). 

"Kami mengimbau kepada menteri yang baru dilantik, tak hanya menteri tapi jabatan-jabatan yang harus lapor, seperti komisaris BUMN," kata Pelaksana Tugas KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2015).

Johan mengimbau, penyampaian LHKPN sebaiknya tak ditunda-tunda. Sebab, hal itu merupakan kewajiban sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Johan menambahkan, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso juga perlu menyerahkan LHKPN. "Menurut saya perlu. Dia kan penyelenggara negara juga,"  jelas mantan Deputi Pencegahan KPK.

Sampai saat ini, kata dia, baru Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyampaikan LHKPN ke KPK pada Senin 28 September kemarin. Dia meminta pejabat lain segera menyusul.

"Intinya yang wajib lapor ke KPK itu penyelenggara negara," pungkas dia.

Pada 12 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo merombak enam menteri. Presiden kemudian mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Sementara, beberapa perusahaan plat merah juga merombak susunan komisarisnya. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Adhi Karya menunjuk Aktivis Relawan Jokowi, Fadjroel Rachman sebagai komisaris utama sedangkan Hamid Basyaid, pendukung Jokowi lainnya dipilih jadi komisaris utama PT Balai Pustaka.


(KRI)