Pilkada DKI Jakarta 2017

Ancang-Ancang Ahok Menuju Pilkada DKI

K. Yudha Wirakusuma    •    Kamis, 01 Oct 2015 14:40 WIB
basuki tjahaja purnamapilkada serentak
Ancang-Ancang Ahok Menuju Pilkada DKI
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Kendati Pilkada DKI Jakarta baru akan dihelat dua tahun lagi, toh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memastikan kembali 'bertarung' merebut kursi DKI 1. Ahok, calon petahana, belum memastikan maju lewat jalur apa mengingat dia tak masuk gerbong partai.

Ahok, pada 10 September 2014, memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Dia berbeda prinsip dan pandangan dengan Gerindra perihal mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas di DPR.

"Hari ini saya ajukan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra. Suratnya sedang disiapkan hari ini juga dikirim ke DPP," kata Ahok di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Rabu, (10/9/2014).

Meski tak punya partai, toh pintu untuk Ahok masuk sebagai gubernur DKI tak langsung tertutup. Beberapa partai politik dikabarkan kerap mendekatinya, namun hingga saat ini belum ada yang berlabuh di hatinya.    

Kemudian angin segar tiba-tiba mengampiri, Mahkamah Konstitusi (MK) memperlonggar syarat calon independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Calon independen kini tak perlu mendapat dukungan berdasarkan persentase penduduk, tapi cukup berdasarkan persentase daftar pemilih tetap (DPT).
 
Menurut Ahok, putusan MK sudah tepat. Sebab, aturan yang lama tak relevan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jika Ahok ingin maju melalui jalur independen, ia cukup mengupulkan 7,5 persen KTP dari total jumlah DPT.
 
MK mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 41 ayat 1 dan 2 tentang Pilkada. Pasal tersebut berbunyi; calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika  memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta - 6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen.
c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.
d. Provinsi  dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen; dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf  a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
 
Kata penduduk diganti MK dengan DPT. "Saya terima kasih MK putuskan seperti itu. Artinya, kesempatan orang untuk maju melalui jalur independen makin besar. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga seluruh Indonesia," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
 
Tak hanya itu, berbagai aktivis yang mendukung Ahok juga rajin bergerilya. Salah satunya, yaitu Relawan Teman Ahok. Pendukung setia Ahok ini tidak banyak turun ke jalan untuk mendukung Ahok. Mereka akan melakukan aksi nyata dengan mengumpulkan 1 juta KTP agar Ahok bisa ikut Pilkada DKI melalui jalur independen.
 
Salah satu pendiri relawan Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan, Teman Ahok akan berusaha meloloskan Ahok maju pilkada 2017. "Kami sudah pelajari ketentuan KPU yang terbaru mengenai Pilkada. Dalam peraturan baru itu, pak Ahok butuh 1 juta dukungan warga untuk maju melalui jalur independen," kata Amalia kepada Metrotvnews.com, Kamis (11/6/2015).
 
Pengumpulan KTP akan dilakukan secepatnya. Sebab, waktu yang ditentukan KPU sangat sempit. "Pengumpulan dimulai awal Juni ini sampai nanti pas tutup pendaftaran Mei 2016," jelasnya.
 
Majunya Ahok, bukan tanpa lawan. Sederet nama yang digadang-gadang akan maju di Pilkada DKI Jakarta, kemudian mulai bermunculan. Mereka yaitu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Kang Emil), pengusaha Sandiaga Uno, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004-2009 Adhyaksa Dault, dan politikus Partai Golkar Tantowi Yahya.    

Selain berhitung soal langkahnya maju di Pilkada DKI Jakarta, Ahok juga tengah memikirkan strategi jika kalah dalam pesta rakyat itu. "Saya tidak pernah yakin menang, saya siap-siap kalau saya kalah harus seperti apa. Makanya saya sudah menyipakan agar BUMD go public dan semua data-data dibuka," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).

Lantas apakah akan ada 'pertarungan' sengit memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta? kita tunggu saja kelanjutannya. 


(YDH)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

10 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA