Kedaulatan Rakyat Telah Berpindah pada Kedaulatan Pemilik Modal

Kesturi Haryunani    •    Kamis, 01 Oct 2015 15:23 WIB
mpr ads
<i>Kedaulatan Rakyat Telah Berpindah pada Kedaulatan Pemilik Modal</i>
Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan Pepabri di Gedung Granadi Graha Paramita, Jakarta Selatan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemilik modal besar sepertinya sudah menguasai segalanya. Kedaulatan pun berpindah, dari kedaulatan rakyat kepada kedaulatan pemilik modal.

"Ini harus diperhatikan dengan betul, bagaimana itu bisa terjadi," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila oleh Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), di Gedung Granadi Graha Paramita, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2015).

Zulkifli berkisah kunjungannya di Riau, Jambi dan Kalimantan. Pada satu kesempatan, ia bertanya kepada sekitar 1.000 rakyat yang berkumpul siapa yang memiliki kebun sawit sekitar 50 hektar.

"Dari seribu rakyat, yang angkat tangan hanya satu orang. Rata-rata rakyat tidak memiliki lahan, kalaupun ada hanya sekitar lima hektaran. Sedangkan ada segelintir orang memiliki lahan sampai 100.000 bahkan 500.000 hektar lebih. Tidak ada kedaulatan rakyat kalau kenyataannya seperti itu," kata Zulkifli.

Sekarang, lanjut Zulkifli, maju menjadi Bupati atau Wali Kota harus ada pemilik modal. Jika ada Bupati maju lagi atau maju sebagai calon Gubernur, lebih mahal lagi modalnya

Ketua MPR itu juga menyinggung sistem perencanaan pembangunan Indonesia. "Dulu jaman orde lama ada yang namanya Pembangunan Semesta Berencana. Pada jaman orde baru ada GBHN, sidang tahunan, repelita dan pelita. Kalau sekarang Presiden memiliki visi dan misi sendiri, Gubernur memiliki visi dan misi sendiri, semuanya memiliki visi dan misi sendiri-sendiri," tuturnya.

Menurut Zulkifli, MPR baru membentuk Lembaga Pengkajian yang siap menerima masukan dari para tokoh untuk menyumbang pemikiran demi sempurnanya sistem ketatanegaraan Indonesia. "Apakah perlu sistem ketatanegaraan diamandemen kembali dan kita sempurnakan, atau kita biarkan seperti sekarang ini. Semua terpulang kepada stakeholder negara ini," tandasnya.


(NIN)

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Politikus PDIP di Kasus KTP-el

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Politikus PDIP di Kasus KTP-el

1 hour Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat kasus k…

BERITA LAINNYA