Penjelasan Istana Soal Inpres Antipublikasi Korupsi

Desi Angriani    •    Kamis, 01 Oct 2015 17:46 WIB
kasus korupsi
Penjelasan Istana Soal Inpres Antipublikasi Korupsi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung----Ant/Akbar Nugroho

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah tidak berencana menerbitkan instruksi presiden (inpres) antipublikasi korupsi. Faktanya, kabar itu hanya isapan jempol.

"Tidak ada inpres itu, kita berprasangka baik saja. Mungkin ada yang salah mendengar," ujar Pramono di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015).

Menurut Pram, kabar itu mungkin bermula dari pertemuan antara Presiden, Kepolisian, dan Kejaksaan di Istana Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kata Pram, Kepolisian dan Kejaksaan tidak ingin lembaganya menjadi terlalu gaduh saat tersangka korupsi dipublikasikan.

"Kepolisian dan Kejaksaan tidak ingin lembaganya menjadi terlalu gaduh. Seseorang kalau masih terperiksa lebih baik tidak diumumkan," ungkap dia.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P ini perpandangan, publikasi penegakan hukum harus dilengkapi alat bukti jelas. "Selama orang sedang dalam proses tersangka, belum menjadi terpidana atau masih menjadi terperiksa tidak dipublikasikan. Jadi prosesnya itu di internal Kepolisian atau Kejaksaan," imbuh dia.

Hal serupa disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Dia membantah adanya inpres yang membatasi publikasi penanganan kasus korupsi.

Yang ada, menurut dia, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan ekonomi proyek-proyek pembangunan strategis dan inpres dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis.

"Bukan itu (inpres larangan publikasi korupsi). Pokoknya kalau korupsi itu langsung hari pertama, misalnya pejabat negara korupsi itu langsung diserahkan kepada polisi," katanya.

Menurut Sofyan, inpres memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum untuk menghormati Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam artian, tuduhan pelanggaran kebijakan mesti diproses terlebih dahulu, secara administrasi dengan pelibatan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat Jenderal. Apabila ada tindak kriminal baru diserahkan kepada polisi.

"Walapun AJI tadi katakan enggak apa-apa diumumkan tapi kemudian teman-teman wartawan ini masuk ke ranah orang seolah-olah orang itu sudah merasa bersalah, dan sudah bersalah. Tapi cara dipotrait, ditunjukkan begitu, itu sudah memvonis seseroang secara sosial," sebut dia.

Sofyan mengingatkan, ada hukum acara pidana di mana orang yang masih terduga tidak boleh diumumkan. Proses penyelidikan mesti dilalui terlebih dahulu tanpa perlu dipublikasikan. "Baru setelah penyidikan bisa dipublikasikan," kata Sofyan yang juga alumni Fakultas Hukum UI ini.


(TII)