Mendagri Berharap Bawaslu Satu Sikap dengan KPU

Intan fauzi    •    Jumat, 02 Oct 2015 13:31 WIB
pilkada serentak
Mendagri Berharap Bawaslu Satu Sikap dengan KPU
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: M Rodhi Aulia/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal di pilkada. Putusan tersebut, kata Tjahjo, membuat pasangan calon dan masyarakat tetap memiliki hak konstitusional. 

"Kami apresiasi bahwa satu pasangan calon itu tetap mempunyai hak konstitusional," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2015).

Kemendagri hingga kini masih menunggu tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum terkait putusan MK itu. "Saya kira kami belum mengeluarkan pendapat. Kami menunggu KPU dulu bagaimana teknisnya KPU menjabarkan keputusan MK, sepanjang itu sesuai dengan tahapan-tahapan," jelas Tjahjo.

"Kami serahkan ke KPU yang akan melaporkan kepada DPR dalam rangka perubahan peraturan KPU," sambungnya.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap, Bawaslu mendukung keputusan MK. Dengan demikian, daerah yang masih terhambat karena memiliki pasangan calon tunggal tetap dapat mengikuti pilkada serentak, Desember nanti.

"Hanya kami punya keinginan, mudah-mudahan dari Bawaslu juga sama, yang tiga (daerah) tetap masuk hingga genap di Pilkada serentak ini bisa 269 (daerah) apapun mekanismenya di tiga itu," tukas Tjahjo.

Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur adalah tiga daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Pilkada di daerah-daerah tersebut tadinya bakal diundur.

Namun, MK memutuskan daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Desember 2015. MK berpandangan, pemilihan kepala daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, harus ada jaminan Pilkada bisa terselenggara.

"MK mengabulkan permohonan pengujian UU Pilkada yang dimohonkan Effendi Gazali dan menyatakan Pasal 49 Ayat (9), Pasal 50 Ayat (9), UU Pilkada inkonstitusional bersyarat," kata Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan keputusan pada sidang pleno di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 29 September. 


(KRI)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

8 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA