Kementerian Desa Bangun Kemitraan dengan Dua Lembaga Australia

Mohammad Adam    •    Jumat, 02 Oct 2015 14:00 WIB
desa tertinggal
Kementerian Desa Bangun Kemitraan dengan Dua Lembaga Australia
Dokumentasi Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrsi Marwan Jafar memaksimalkan kunjungannya ke Australia Selatan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga penting di negara tersebut dalam rangka percepatan pembangunan desa di Indonesia.


Dalam kunjungannya ke Negeri Kanguru itu, dua intansi terkait berhasil digandeng untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. Peresmian kemitraan itu dilakukan dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Ministry of Employment, Higher Education and Skills Australia Selatan dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Scope Global Pty, Ltd (SG).

Letter of Intent bersisi kesepakatan untuk mendorong kemitraan dan pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dan keterampilan di kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Adapun MoU dengan Scope Global Pty, Ltd (SG) lebih menekankan sisi penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan desain perdesaan mandiri.
 
Scope Global Pty, Ltd adalah sebuah perusahaan manajemen proyek internasional dengan 23 tahun pengalaman dan keberhasilan mengelola proyek-proyek pengembangan sektor pendidikan, termasuk relawan dan beasiswa luar negeri.
 
Penandatanganan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga Lili Romli yang mewakili Kemendesa dan Hon Gail Gago selaku Menteri tenaga Kerja, Pendidikan Tinggi, dan Keterampilan Australia Selatan yang mewakili MEHES. Penandatangan disaksikan oleh Menteri Desa PDTT RI.

"Letter of Intent tersebut nantinya akan ditransformasi menjadi persetujuan kerangka kerja yang lebih komprehensif. Ini bakal segera kami kongkritkan," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9/2015).
 

Marwan menambahkan, Australia akan ikut dalam mengembangkan desain Perdesaan Mandiri untuk membantu mewujudkan desa sebagai basis utama swasembada pangan nasional, mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia di wilayah kerja Kemendesa melalui program-program pelatihan di dalam dan luar negeri.
 
Marwan menegaskan bahwa penandatanganan LoI merupakan tindak lanjut dari penjajakan kerjasama bilateral Indonesia-Australia guna mendorong pengembangan kemitraan antara kedua pemerintah di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan skill masyarakat. Terutama untuk pengembangan berkelanjutan daerah pedesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di Indonesia.
 
“Kita harus saling berbagi pengalaman dan mengadakan program-program seperti studi banding, program-program magang, dan training yang berkualitas, mengingat perdesaan di Indonesia memiliki potensi perekonomian yang besar, terutama dalam sektor industri agrikultur dan sumber daya alam yang melimpah,” kata Marwan.
 
Sementara itu, Hon Gail Gago memahami bahwa Kemendesa berminat mempelajari lebih lanjut bagaimana Australia Selatan mengembangkan komunitas regionalnya. Apalagi komunitas regional ini telah menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian dan hortikultura, sehingga petani di Indonesia mampu mandiri, memasarkan hasil produksi mereka , dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 
“Australia Selatan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola daerah pedesaan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Kita harap acara penandatanganan ini akan menjadi awal dari sebuah kerjasama yang produktif,” kata Gago.
 
Demi Kemajuan Desa
 
Marwan menjelaskan, implementasi UU Desa butuh perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara terpadu baik internal di lingkungan kementerian, maupun secara eksternal dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang relevan.
 
Dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah terhadap desa baru dilakukan sebagai penjabaran dari UU Desa. Karena itu, Kementerian Desa perlu mengeksplorasi pengalaman dari berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga terjadi saling tukar ilmu dan pengalaman untuk mempercepat kemajuan desa dan kesejahteraan semua masyarakat.
 
“UU tentang Desa dalam prakteknya meliputi banyak bidang yang sangat dibutuhkan desa. Diantaranya mempercepat pembangunan ekonomi sebagai sumbu utama untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian membangun pemerataan pembangunan secara social, ekonomi, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing lokal. Karena itu, kementerian desa ini menjadi sangat strategis,” kata Marwan.
 
Komitmen Kementerian Desa PDTT dalam memajukan masyarakat desa tentunya harus diwujudkan dalam program-program nyata. Ini sesuai dengan konsep kebijakan pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla yang berpihak pada masyarakat pinggiran, masyarakat desa, dan kampung-kampung terpencil sebagaimana bunyi Nawa Cita ketiga.
 
Desa-desa di Indonesia mencapai 74,093 dengan berbagai jenis karakteristik. Ribuan desa ini dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal yang ada, seperti desa hutan (relevan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), desa pesisir (relevan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan), desa industri (relevan dengan Departemen Perindustrian ), masalah listrik masuk desa (relevan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam), serta desa adat (relevan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri).
 
Australian Renewable Energy Agency/ARENA sendiri telah mengamati bahwa tahun 2012, pemerintah Australia membentuk ARENA atau Badan Energi Terbarukan Australia sebagai lembaga yang berorientasi komersial, berurusan dengan pembangunan fasilitas energi terbarukan di negeri ini.
 
ARENA awalnya dibentuk untuk menganalisa kebijakan pemerintah Australia yang dijabarkan , Badan Energi Terbarukan Australia pada Oktober 2011. ARENA memiliki dua tujuan, yaitu untuk meningkatkan daya saing teknologi energi terbarukan, sekaligus meningkatkan pasokan energi terbarukan di Australia. Sebagai permulaan, Kementerian Desa PDTT mendukung ARENA yang bekerja mengantisipasi perkembangan sektor desa sebagai energi masa depan di negara Indonesia.
 
ARENA memiliki dana sekitar AUS$2,5 miliar yang dialiri ke desa dan angka ini akan ditingkatkan setiap tahun hingga 2022. "Dana kegiatan yang diharapkan untuk memajukan teknologi energi terbarukan terhadap kesiapan komersial, meningkatkan model,” kata Marwan.



(ADM)