Jika Tak Bisa Laksanakan Pilkada Calon Tunggal, Komisioner KPU Dipecat

Antara    •    Sabtu, 03 Oct 2015 11:32 WIB
pilkada serentak
Jika Tak Bisa Laksanakan Pilkada Calon Tunggal, Komisioner KPU Dipecat
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat menunjukan surat perintah KPU Pusat tentang pilkada calon tunggal di Kantor KPU Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (2/10). Foto: Antara/Adeng Bustomi

Metrotvnews.com, Blitar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kembali menata tahapan pemilihan kepala daerah setelah turunnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan pilkada pada 9 Desember walaupun hanya diikuti satu calon.

"Kami sudah menindaklanjuti keputusan itu. Yang pertama, kami sudah mencabut SK penundaan dan kami membuat tahapan baru, yaitu persiapan pengadaan barang dan jasa," kata Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah, di Blitar, seperti dilansir Antara, kemarin.

Ia mengatakan, KPU juga sudah koordinasi dengan pemkab untuk masalah pendanaan serta berbagai persiapan
pilkada. Karena waktu yang juga sudah dekat, KPU mengerjakan agenda tersebut secara maraton.

Lebih lanjut, ia mengatakan, belum memanggil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait tahapan pilkada, sebab saat ini masih membicarakan perencanaan tahapan, termasuk
koordinasi dengan KPU Jatim. "Jika sudah selesai koordinasi, nanti kami panggil PPK," ujarnya.

Di Kabupaten Blitar, KPU hanya menerima pendaftaran satu pasangan calon yaitu petahana Wakil Bupati Blitar Rijanto dan pasangannya Marhaenis. Keduanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

KPU Kabupaten Tasikmalaya juga menyatakan siap melaksanakan pilkada Desember ini. "Kita sudah bertemu dengan KPU pusat di Jakarta untuk masalah ini," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat.

Deden mengatakan, jika KPU Tasikmalaya tak bisa melaksanakan, maka ancamannya dipecat dan pelaksanaan pilkada diambil alih KPU provinsi, dalam hal ini KPU Jawa Barat. "Bila KPU Provinsi tidak siap maka diambil alih oleh KPU Pusat," katanya.

Terkait persiapan, kata Deden, KPU Tasikmalaya secepatnya menggelar rapat pleno untuk mencabut keputusan ketetapan tahapan Pilkada, kemudian membuat kembali tahapan program, serta menghidupkan kembali PPK dan PPS. "Kita akan kebut setiap tahapan pelaksanaannya," kata Deden.

Peserta calon tunggal Pilkada Tasikmalaya merupakan petahana, yakni Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yang diusung PPP, PDI Perjuangan, PKS, PAN, dan Golkar.

MK memutuskan pilkada dengan calon tunggal untuk tetap dilaksanakan sesuai jadwal pilkada serentak 2015 pada Desember ini. Pilkada calon tunggal akan dilaksanakan dengan sistem pernyataan pendapat "setuju" atau "tidak setuju" atas calon.

Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada diajukan pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru selaku pemohon. Dalam putusannya, MK meminta KPU melaksanakan pilkada meski hanya satu pasangan calon.

Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tunggal, antara lain Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).



(UWA)