Pilkada Surabaya 2015

Risma dan Rasiyo Adu Jurus Tangani Dunia Pendidikan

Amaluddin    •    Minggu, 04 Oct 2015 13:23 WIB
pilkada serentak
Risma dan Rasiyo Adu Jurus Tangani Dunia Pendidikan
Ilustrasi pilkada. --Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Surabaya: Berbagai cara dilakukan Rasiyo-Lucy Kurniasari dan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, peserta pemilihan kepala daerah Kota Surabaya, untuk menarik simpati publik. Satu di antaranya menggaet massa melalui dunia pendidikan.

Rasiyo, calon wali kota yang diusung PAN dan Partai Demokrat, mengaku akan meningkatkan sumber daya manusia dunia pendidikan mulai dari sisi intelektualitas dan spiritualitas jika terpilih. Sebab, kata Rasiyo, tingkat kenakalan siswa di Surabaya cukup tinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur.

"Misalnya, siswa yang mengonsumi narkoba. Soal pendidikan ini harus ada intervensi dari pemerintah," kata Rasiyo, di Surabaya, Minggu (4/10/2015).

Mantan kepala Dinas Pendidikan Jatim ini yakin bila aspek spiritual bagus, prestasi belajar siswa juga meningkat dan dapat mengangkat prestasi. "Karena itu perlu prioritas peningkatan SDM," katanya.

Solusinya, kata Rasiyo, harus ada pemerataan pendidikan sesuai jenjang usia. Misalnya mendata jumlah anak usia PAUD yang belum sekolah hingga anak SMA yang tidak bersekolah.
"Kalau mereka punya niat untuk belajar, pemerintah harus memberi kesempatan. Jalan keluarnya bisa mulai dari bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional daerah (Bopda)," kata mantan Sekdaprov Jatim ini.

Calon wali kota nomor urut dua yang diusung PDIP, Tri Rismaharini, mengaku memiliki cara sendiri untuk meningkatkan pendidikan di Kota Surabaya. Di antaranya, menaikkan gaji guru dan menggenjot sarana dan prasarana pendidikan.

Saat ini, Risma yang merupakan calon petahana, mengaku sudah mengajukan anggaran kenaikan dana Bopda ke DPRD Surabaya untuk tahun anggaran 2016.

“Tidak hanya itu, guru di sekolah inklusi dan lembaganya juga saya naikkan gajinya. Pembangunan sarana dan prasarana juga terus kami kebut," katanya.

Risma juga mengatakan sudah membantu dunia pendidikan khususnya sekolah swasta dan PAUD. Sebab, kata Risma, sejak berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sekolah yang akan menerima bantuan wajib berstatus badan hukum.

Aturan itu sempat membuat sekolah swasta dan PAUD tak dapat bantuan. "Namun, kita sudah bantu sekitar 300 sekolah dasar untuk mengurus perizinan ke Kemenkum HAM beberapa waktu lalu," kata dia.


(UWA)