Politisasi TNI Hantu bagi Demokrasi

   •    Senin, 05 Oct 2015 05:51 WIB
tni
Politisasi TNI Hantu bagi Demokrasi

MESKI negara ini telah lebih dari 15 tahun memasuki masa reformasi, politisasi tentara seperti enggan lekang dari ruang demokrasi kita. Politisasi tentara seperti hantu yang senantiasa menggoda ruang demokrasi negeri ini.

Romantisme historis menjadi salah satu pangkalnya. Para perwira senior atau elite purnawirawan, baik secara individual maupun kelompok, memiliki kenangan mendalam pada kehebatan peran sosial politik militer dalam sejarah.Kenangan itu pada gilirannya terinternalisasikan menjadi seperangkat nilai dan orientasi pada jajaran korps militer hingga saat ini.

Generasi tentara saat ini semestinya tidak memiliki romantisme semacam itu. Mereka selayaknya melihat peran sosial politik tentara sebagai kebutuhan sejarah masa itu yang tentu saja sangat berbeda dengan keperluan sejarah masa kini dan masa mendatang.

Hantu lainnya ialah kebutuhan material tentara, baik secara individual maupun institusional. Secara individual, tentara menginginkan kehidupan ekonomi mereka terjamin, baik ketika mereka aktif maupun setelah purnawirawan kelak. Secara institusional, tentara membutuhkan infrastruktur memadai untuk kepentingan pertahanan negara.

Celakanya, anggaran pendapatan dan belanja negara belum sepenuhnya mampu `memakmurkan' tentara, baik individu maupun institusi. Tentara lantas mencari sumber pendapatan lain untuk menyejahterakan anggota sekaligus mencu kupi kebutuhan infrastruktur melalui keterlibatan dalam bisnis.

Keterlibatan dalam bisnis menciptakan ketergantungan tentara pada kelompok bisnis tertentu. Ketergantungan itu pada gilirannya membuat tentara gampang dipolitisasi.

Untuk menghindarkan tentara dari bisnis, negara mesti menyediakan anggaran yang memadai, baik untuk kesejahteraan prajurit maupun pemenuhan kebutuhan infrastruktur institusi. Oleh karena itu, negara harus berupaya keras memajukan ekonomi. Negara-negara yang berekonomi maju terbukti memiliki tentara profesional yang tidak terlibat dalam bisnis dan politik.

Godaan lain datang dari ketidakberdayaan politisi sipil dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan yang efektif. Politisi sipil tidak cukup percaya diri lalu menarik tentara untuk mengefektifkan dan memperkuat pemerintahan.

Di sisi lain, mungkin saja ada elite militer yang punya ambisi politik. Bila politisi sipil tidak kompeten, korup, dan kehilangan kepercayaan publik, bukan tidak mungkin elite militer yang punya ambisi politik itu akan mengambil alih kekuasaan.

Dalam konteks ini, untuk meniadakan politisasi tentara, tiada jalan lain bagi politisi sipil kecuali memulihkan kepercayaan diri dengan meningkatkan kompetensi, kejujuran, dan kepercayaan publik demi membentuk pemerintahan efektif.

Intinya kita menginginkan tentara profesional, tentara yang menjauhkan diri dari keterlibatan dalam bisnis dan politik, tentara yang berkonsentrasi pada pertahanan. Ini sejalan dengan yang dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika jumpa pers menyambut peringatan HUT ke-70 TNI, 5 Oktober 2015, bahwa TNI harus steril dari bisnis dan politik.

Tentara profesional jelas menjadi prasyarat demokrasi.Tentara profesional dalam terminologi demokrasi harus tunduk pada supremasi sipil.

Itu artinya tentara profesional pantang terlibat dalam politik. Keterlibatan tentara dalam politik cuma merecoki demokrasi. Semakin kecil keterlibatan tentara dalam politik, justru semakin besar kontribusinya pada proses demokrasi.

Selamat Hari TNI! Selamat tinggal politisasi TNI!




Novanto Sudah Bisa Dikunjungi

Novanto Sudah Bisa Dikunjungi

20 minutes Ago

Lembaga antirasywah telah mengizinkan tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik itu mene…

BERITA LAINNYA