Menguji Paket Kebijakan Ekonomi September

   •    Senin, 05 Oct 2015 10:59 WIB
kebijakan ekonomi
Menguji Paket Kebijakan Ekonomi September
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo (foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Mochammad Doddy Ariefianto, Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan


TIDAK seperti lagu September Ceria yang dilantunkan penyanyi senior Vina Panduwinata, September 2015 terbukti bukan menjadi momen 'ceria' bagi otoritas di Indonesia.

Tekanan pada pasar keuangan (nilai tukar, saham, dan surat utang) serta perlambatan ekonomi yang terus berlanjut telah 'memaksa' otoritas untuk menggelar 'persenjataannya'.

Otoritas yang terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan dua paket kebijakan pada 9 dan 29 September 2015.

Paket kebijakan tersebut cukup komprehensif dan menunjukkan sinergi di antara instansi utama pengawal perekonomian.

Secara substansi, paket kebijakan ini memiliki dua fokus (two prong policies), yakni (1) stabilisasi pasar keuangan, khususnya nilai tukar dengan jalan menaikkan confidence investor, dan (2) meningkatkan kinerja ekonomi melalui perbaikan lingkungan bisnis.

Sepanjang 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah terdepresiasi sebesar 18,3%, indeks saham telah terpangkas sebesar 19,2%, dan yield Surat Utang Negara (SUN) acuan 10 tahun telah naik 185 basis poin.

Kinerja pasar keuangan ini salah satu yang terburuk di emerging market setelah Brasil, Turki, Malaysia, dan Afrika Selatan.

Pertumbuhan ekonomi juga terus menurun dari sekitar 6% di 2013 hingga mencapai 4,7% di kuartal kedua 2015.

Kenaikan biaya produksi (BBM, listrik, suku bunga yang tinggi, dan depresiasi nilai tukar) serta rendahnya nisbah perdagangan luar negeri, telah menekan kinerja perekonomian.

Elemen paket kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan lingkungan bisnis (kebijakan struktural) melalui deregulasi, debirokratisasi, dan akselerasi proyek strategis nasional bersifat jangka panjang dan efektivitasnya terletak pada detail serta implementasi.

Semangat, arah dan tujuan kebijakan telah tepat karena lingkungan bisnis Indonesia dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan peer countries.

Berbagai survei investor yang dilakukan Bank Dunia maupun think tank lainnya umumnya menempatkan Indonesia pada kuartil bawah dalam indeks daya saing dan iklim bisnis.

Ada perlawanan

Butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk menilai apakah kebijakan struktural ini akan efektif.

Tantangan yang dihadapi bagi pejabat di lapangan sangat tinggi mengingat pimpinan negara menginginkan implementasi kebijakan struktural ini tanpa menimbulkan 'kegaduhan'.

Bagi negara berkembang besar yang menganut prinsip demokrasi, pemerintah yang berniat melakukan kebijakan reformasi hampir pasti akan menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak yang terusik, dan dengan demikian akan 'gaduh'.

'Gaduh' adalah harga yang relatif 'murah' karena di beberapa negara (seperti pengalaman negara-negara Amerika Selatan dan Indonesia di 1998) yang terjadi ialah 'jatuh'.

Terdapat elemen praktis dalam kebijakan yang diharapkan hasilnya dapat dievaluasi dalam waktu dekat.

Kebijakan 'praktis' tersebut di antaranya insentif pengurangan pajak bunga deposito untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE), perluasan perangkat intervensi pasar valas melalui Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas, dan intervensi pasar forward, serta relaksasi dalam pembukaan rekening oleh turis di perbankan dalam negeri.

Langkah kebijakan ini diharapkan menambah pasokan valas ke dalam negeri serta menambal 'lubang' pada neraca pembayaran yang diperkirakan pada tahun ini mencapai US$1,3 miliar.

Di samping faktor eksternal; risk appetite investor yang menurun akibat ketidakpastian arah suku bunga acuan AS dan kemungkinan Tiongkok mengalami resesi, pelemahan rupiah juga berasal dari struktur pasar valas dalam negeri.

Pasar valas dalam negeri dapat dikatakan dangkal, terlihat dari indikator perputaran harian kotor (daily gross turn over) yang menurut data Bank for International Settlement (BIS) hanya sebesar US$5,8 miliar, jauh di bawah Thailand yang US$16,5 miliar, Brasil yang US$18,3 miliar, dan Malaysia yang US$12,9 miliar.

Dilihat secara relatif, angka perputaran Indonesia hanya sebesar 13,2% dari impor kuartalan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand (30,2%), Brasil 30,5%, dan Malaysia 27,6%.

Harga ekuilibrium

Tingkat perputaran yang rendah ini juga disertai dengan konsentrasi perdagangan pada transaksi tunai (spot).

Porsi transaksi spot pada pasar valas mencapai 57,6% tertinggi di antara Thailand (30,8%), Brasil 41,7%, dan Malaysia 39%.

Tingginya dominasi pasar spot ini menunjukkan para pelaku pasar belum memiliki alternatif yang memadai untuk memenuhi kebutuhan valasnya.

Pelaku pasar yang baru membutuhkan valas 1 atau 3 bulan lagi, harus 'berburu' valas di transaksi spot serta menaruhnya di simpanan valas perbankan sampai digunakan.

Tentu saja, hal ini tidak efisien dan menimbulkan tekanan pada nilai tukar (yang merupakan kurs spot).

Mereka terpaksa melakukan hal ini daripada harus menghadapi risiko nilai tukar.

Perangkat operasi pasar valas yang telah diintroduksi oleh BI dapat mengurangi dampak negatif dari ketidaksempurnaan struktur pasar valas.

Setelah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan lindung nilai (hedging) melalui beberapa peraturan yang diterbitkan akhir tahun lalu, sekarang saatnya Bank Indonesia untuk meningkatkan kapasitas penawaran.

Permintaan dan penawaran harus berimbang agar harga ekuilibrium yang terjadi ialah efisien.

Berbeda dengan barang konsumsi (seperti makanan, mobil, dan rumah), instrumen finansial seperti valas memiliki proses price discovery yang lebih rumit melalui keterkaitan (linkage) yang tinggi kepada pasar lain, yakni derivative forward dan swap) serta pasar uang antarbank (PUAB).

Soft structure seperti desain kontrak, platform transaksi, sentra kliring, dan pengelolaan risiko juga merupakan suatu tantangan besar, mengingat sebagian besar peserta pasar (eksportir, importir, investor, dan bank) belum memiliki tingkat kecanggihan (sophistication) dan appetite yang memadai.

Fokus kebijakan

Pengembangan dan intervensi harus dilakukan secara komprehensif dan serentak pada berbagai instrumen, seperti valas, derivatif, dan PUAB, tidak bisa setengah-setengah.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memulai inisiatif dan terlibat langsung serta aktif untuk upaya tersebut.

Sebagai suatu regulator, kedua lembaga ini memiliki kapasitas dan posisi yang istimewa untuk melaksanakan pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Otoritas telah menjanjikan paket kebijakan susulan dan berkelanjutan.

Memang umumnya terobosan terjadi ketika situasi sedang sulit.

Langkah yang diperlukan tidak hanya untuk menjawab tantangan jangka pendek.

Hal yang lebih penting lagi ialah menangani isu struktural yang telah membebani perekonomian sejak lama, seperti infrastruktur, kepastian hukum, korupsi, dan inefisiensi birokrasi.

Untuk kebijakan struktural sebaiknya pemerintah fokus.

Daripada berupaya melakukan harmonisasi 154 peraturan di belasan sektor ekonomi, lebih baik membuat paket kebijakan kepada lima sektor ekonomi yang kritikal bagi pertumbuhan.

Kelima sektor tersebut ialah infrastruktur, energi, pangan, industri substitusi impor, dan transportasi.

Prioritas kepada kelima sektor ini didasarkan pada tiga argumen, yakni a) perbaikan iklim bisnis, b) perbaikan neraca perdagangan, dan c) kepentingan strategis sebagai negara besar yang berdaulat.

Kebijakan selanjutnya diarahkan kepada pemangkasan biaya bisnis, deregulasi, debirokratisasi, dan pemberian insentif di seluruh tahapan siklus produksi (end to end).

Kebijakan yang lebih fokus tentu lebih mudah diawasi kinerjanya sehingga lebih optimal hasil yang diperoleh.

Perbaikan yang signifikan pada lima sektor ini akan membawa dampak multiplier dan mengerek sektor ekonomi lainnya.

Perencanaan dan perumusan ialah baru satu tahap bagi kebijakan yang efektif.

Tahap lain yang sama penting dan pemerintahan era demokrasi yang belum memiliki prestasi yang memuaskan ialah eksekusi.

Harapan yang tinggi diletakkan pada pemerintahan saat ini, mengingat rekam jejak (track record) pimpinan negara yang berorientasi pada eksekusi dan terbukti cukup sukses pada level kepemimpinan daerah.

Waktu dan sejarah yang akan menjawab apakah tantangan ini dapat dijawab dengan baik.

Tulisan ini ialah pendapat pribadi


(ADM)