Negara Harus Minta Maaf Kepada Bung Karno dan Keluarga

   •    Senin, 05 Oct 2015 12:57 WIB
mpr ads
Negara Harus Minta Maaf Kepada Bung Karno dan Keluarga
Megawati Soekarnoputri mengamati karya lukisan bertema `Java Script` bergambar wajah Presiden Soekarno kaya Eddy Susanto di Galeri Nasional -- ANT/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Soekarno sebenarnya korban peristiwa G30S/PKI. Akibat peristiwa pada akhir 1965 tersebut, mandatnya sebagai Presiden RI dicabut.

Pencabutannya ditetapkan dalam TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tanggal 12 Maret 1967, dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno mendukung G30S/PKI. Dalam Pasal 6 disebutkan, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diberikan tanggung jawab melakukan proses hukum yang adil untuk membuktikan dugaan pengkhianatan Soekarno.

"Namun hingga Soekarno tutup usia pada 21 Juni 1970, amanah itu tidak pernah dilaksanakan," kata Ketua Fraksi PDIP MPR, Ahmad Basarah, dalam surat elektronik, Sabtu (3/10/2015). 

Melalui TAP MPR No I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, TAP MPRS No XXXIII Tahun 1967 dinyatakan telah tidak berlaku lagi. Itu artinya, memang tidak ada bukti yang mendukung tudingan Soekarno mendukung aksi G30S/PKI.

"Presiden SBY pada 7 November 2012 telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, syarat pemberian status gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukaan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara," paparnya.

Maka dengan dicabutnya TAP MPRS III Tahun 1967 dan pemberian status gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno, seharusnya Pemerintah Republik Indonesia segera menindaklanjuti dengan permohonan maaf kepada keluarga Bung Karno. Tidak kalah penting adalah merehabilitasi nama baiknya. 

"Dengan demikian, permohonan maaf yang harusnya dilakukan Pemerintah adalah kepada Bung Karno dan keluarganya," jelas legislator dari Dapil V Jatim ini.

Pemintaan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, berbeda dengan wacana permohonan maaf kepada PKI. Sebab belum memiliki dasar hukum yang membatalkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Hanya saja pelaksanaan TAP MPRS XXV Tahun 1966 harus disesuaikan dengan perkembangan penghormatan thd HAM dan demokrasi. 

"Tidak boleh lagi di era demokrasi saat ini negara memberikan hukuman, baik secara politik maupun perdata terhadap anak cucu keturunan eks aktifis PKI yang tidak tahu menahu apalagi terlibat peristiwa tahun 1965 lampau," tegasnya.
 


(LHE)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

23 hours Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA