Orang Dekat SDA Disebut Jadi Penentu PPIH

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 06 Oct 2015 05:43 WIB
kasus korupsi
Orang Dekat SDA Disebut Jadi Penentu PPIH
Suryadharma Ali/Metrotvnews.com/Meilikhah

Metrotvnews.com, Jakarta: Ermalena Muslim Hasbullah, staf khusus Suryadharma Ali (SDA) saat menjadi menteri agama disebut menjadi penentu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Di tangan Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, nasib seseorang menjadi PPIH atau ditentukan.

"Betul, tanpa nama-nama dari Ermalena tidak akan disetujui menjadi PPIH," kata mantan Kepala Bagian Tata Usaha di Kementerian Agama (Kemenag) Syaifudin A. Safii, saat bersaksi untuk terdakwa SDA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Senin (5/10/2015).

Selain Ermalena, Syaifudin juga mengatakan, pengajuan nama PPIH juga harus disetujui  Mulyanah Acim, ajudan istri SDA, Wardatul Asriyah. "Yang jelas, nama-nama (PPIH) 2012-2013 itu dari kedua orang itu," kata dia.

Jaksa KPK mengkonfirmasi Syaifudin siapa Mulyanah sebab dia bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama yang memiliki tugas tersebut. Dia menjelaskan, Ermalena dan Mulyanah bertindak atas nama Menteri.

"Petugas PPIH kan banyak, dalam hal ini mengatur dalam hal yang diusulkan mengatasnamakan Bapak Menteri (SDA)," papar dia.

Lalu, Jaksa juga menanyakan apakah Syaifudin pernah mengkonfirmasi kepada SDA mengenai dua orang itu. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi pada SDA terkait penunjukan PPIH melalui dua orang tersebut.

"Saya memang tidak lakukan diskusi secara intens dengan Pak SDA, karena beliau sangat sibuk, sulit untuk kami bisa meluangkan waktu membahas itu. Namun, dalam beberapa hal kami pernah tanyakan masalah petugas dan pendamping haji. 'Silakan dirembuk dengan Ermalena' itu ada kata-kata seperti itu (dari SDA)," ujar dia.

Diketahui, SDA didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang melawan hukum hingga telah merugikan keuangan negara. Dia didakwa menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PPIH Arab Saudi serta telah mengangkat Petugas pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, SDA juga didakwa mengarahkan Tim penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jamaah Indonesia yang tidak sesuai ketentuan. Dia juga disebut memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Mantan Ketua Umum PPP itu juga turut didakwa telah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukan. "Sehingga dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp27,38 miliar dan 12,967 juta riyal," kata Jaksa Supardi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.

Beberapa nama juga disebut-sebut dalam dakwaan SDA. Mereka adalah Politikus PPP Mukhlisin, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar; Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2014-2019 Ermalena serta pengawal istri SDA, Mulyanah alias Mulyanah Acim.

Perbuatan Suryadharma Ali diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.


(OJE)