Dinonaktifkan Dikti, Izin Perguruan Tinggi tak Dicabut

Dheri Agriesta    •    Selasa, 06 Oct 2015 14:42 WIB
pendidikan
Dinonaktifkan Dikti, Izin Perguruan Tinggi tak Dicabut
Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Sumignjo. (Foto:MTVN/Dheri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak mencabut izin Perguruan tinggi (PT) yang dinonaktifkan. Mereka tidak mendapat pelayanan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).
 
"Tidak betul PT dinonaktifkan itu dicabut izinnya. Itu tidak betul," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Sumignjo di Gedung Dikti, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).
 
PT yang memiliki status nonaktif di Pusat Data Perguruan Tinggi (PDPT) hanya tak mendapat pelayanan seperti, pengurusan akreditasi ke BAN PT, pengajuan penambahan program studi baru, sertifikasi dosen, dan pemberian hibah.
 
PT dinonaktifkan jika selama empat periode tak melaporkan jumlah mahasiswa, dosen, staf, dan lulusan akan disematkan status nonaktif. Hal yang sama juga dilakukan kepada PT yang memiliki data tak sesuai antara lulusan dan mahasiswa yang terdaftar.
 
PT yang melanggar rasio pengajar dan mahasiswa juga akan bernasib sama. Dalam aturannya, program studi eksak harus memenuhi rasio 1:30. Sedangkan, program studi sosial memenuhi rasio 1:45. "Ini yang sering dilanggar oleh PT negeri atau swasta," kata dia.
 
PT yang melaksanakan perkuliahan atau membuka kelas di luar kampus induk tanpa izin diberikan sanksi yang sama. Buat PT swasta yang mengalami konflik di yayasan mereka dan menimbulkan perpecahan rektorat hingga ada dualisme, tidak boleh menerima mahasiswa baru.
 
"PT tidak boleh menerima mahasiswa baru dan wisuda. Kalau sudah dalam proses belajar mengajar boleh sampai konflik selesai," ujarnya.
 
Status nonaktif akan dicabut setelah PT lakukan perbaikan. Label nonaktif diberikan agar PT memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan mereka."Penonaktifan itu bukan penutupan, tapi sanksi sementara supaya PT memperbaiki kesalahan," katanya.


(FZN)