Banyak Restoran di Bandung Belum Terdaftar Wajib Pajak

Roni Kurniawan    •    Selasa, 06 Oct 2015 16:15 WIB
pajak
Banyak Restoran di Bandung Belum Terdaftar Wajib Pajak
Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Distanjak) Kota Bandung, Priana Worasaputra, Selasa (6/10/2015). MTVN/Roni Kurniawan

Metrotvnews.com, Bandung:  Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melakukan pemantauan terhadap ratusan perusahaan terkait wajib daftar pajak. Dari 400 perusahaan yang terdaftar, baru 250 yang melakukan proses daftar ulang terkait Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) setelah mendapatkan teguran pada 7 September lalu.

"Jenis perusahaannya ada hotel dan rumah kost, restoran dan kateringnya, parkir dan juga tempat hiburan. Tapi yang paling banyak adalah restoran," jelas Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Distanjak) Kota Bandung, Priana Worasaputra, Selasa (6/10/2015).

Namun, Priana enggan menyebut perusahaan yang menggeluti bidang kuliner itu. Pihaknya masih menunggu itikad baik dari perusahaan untuk melakukan registrasi kembali sesuai usaha yang digeluti paling lambat Rabu, 7 Oktober besok.

"Listnya ada di Pak Sekdis (Sekretaris dinas), tapi kami masih menunggu niat baik mereka untuk melakukan daftar ulang perusahaannya sampai batas waktu yang telah ditentukan," imbuh Priana.

Jika masih tidak digubris, Pemkot Bandung akan melakukan tindakan, berupa surat panggilan hingga penutupan perusahaan atau disegel.

"Ya itu, kalau tidak segera melaporkan dan sudah diperingati berupa surat panggilan, kita akan datangi dan lakukan penyegelan," tegas dia.

Saat disinggung mengenai nilai rupiah kebocoran pajak, Priana mengatakan jumlahnya hampir ratusan miliar per tahun.

"Kalau nilainya kita belum hitung, kita fokus di pelaku usaha untuk mendaftarkan diri dulu. Katakanlah jika omzet pajaknya per bulan Rp10 juta, jadi kurang lebih pendapatannya Rp60 miliar. Jumlah kebocorannya bisa saja ratusan miliar per tahun," terang Priana.

Sebelumnya, Pemkot Bandung secara serius menanggapi soal pajak usaha dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi hingga Polrestabes Bandung. Ridwan Kamil pun tidak segan menindak tegas oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang mengambil peran di balik penyelewengan wajib pajak.

"Tentu akan ditindak tegas baik secara hukum maupun secara administrasi. Jika di pemerintahan, bisa saja PNS itu dipecat secara tidak hormat," tegas Emil.
 


(SBH)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

4 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA