Marwan Jafar: Isu PHK Menghantui, Saatnya Perkuat Ekonomi Pedesaan

Mohammad Adam    •    Selasa, 06 Oct 2015 17:53 WIB
dana desa
Marwan Jafar: Isu PHK Menghantui, Saatnya Perkuat Ekonomi Pedesaan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar. (foto:MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu pemecatan alias pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyeruak ditengah melambungnya nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah membuat pemerintah menggenjot beberapa program untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Marwan Jafar, meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan isu PHK tersebut. Sebab, masih banyak yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian pedesaan.

"Tidak usah risau dengan isu PHK, masih banyak yang bisa dilakukan di desa. Dengan adanya dana desa, masyarakat desa akan bisa mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2015).

Dana desa, ia melanjutkan, bisa dijadikan stimulus untuk mengembangkan usaha perekonomian desa dengan mengembangkan beberapa potensi desa melalui BUMDes.

"BUMDes sangat efektif untuk memperkuat perekonomian desa. Tidak sekedar bertujuan untuk mengembangkan modal akan tetapi BUMDes juga membangkitkan tradisi gotong royong antart masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, ia menambahkan, Kementerian Desa PDTT juga akan memperbaiki pusat-pusat perekonomian desa seperti pasar tradisional.

"Pasar tradisional sebagai sarana sentral perekonomian desa, juga akan kita perbaiki agar gairah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas ekonomi semakin meningkat," kata Marwan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2015 menyebutkan bahwa 25.506 tenaga kerja telah dirumahkan. Mereka tersebar di beberapa lokasi utama, seperti DKI Jakarta (1.430 orang); Banten (5.424 orang); Jawa Barat (12.000 orang); Jawa Tengah (1.305 orang); Jawa Timur (3.2190 orang); dan Kalimantan Timur (3.128 orang).

Sementara potensi PHK mencapai 6.496 tenaga kerja. PHK terbesar berada di Kalimantan (3.000 orang) disusul Jawa tengah (1.185 orang) dan Banten (1.030 orang).

Beberapa provinsi yang mengalami PHK lainnya adalah Kalimantan Selatan (691 orang); Subang, Jawa Barat (430 orang); dan Pangkep, Sulawesi Selatan (160 orang).


(ADM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

9 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA