Akan Putus Uji Materi UU Sisdiknas, MK Dinilai Kontroversial

Dheri Agriesta    •    Selasa, 06 Oct 2015 20:32 WIB
Akan Putus Uji Materi UU Sisdiknas, MK Dinilai Kontroversial
Manager Program JPPI Rubiatul Adawiyah (Batik Perempuan), anggota divisi investigaai ICW Febri Hendri (kemeja putih kanan)--Dheri Agriesta/Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus permohonan uji materi UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimohonkan Tim Advokasi Wajar 12 Tahun. Manager Program Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Rubi'atul Adawiyah menyesalkan sikap MK karena langsung memutus permohonan tanpa rangkaian sidang.

"Tidak pernah ada sidang. Hanya ada sekali revisi perbaikan berkas. Kemarin sore kita dikagetkan dengan pembacaan putusan JR yang kami ajukan," kata Rubi di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2015).

Sidang terakhir yang diadakan tahun lalu, 21 Oktober 2014. Setelah itu, kata Rubi, tak ada lagi sidang yang dijadwalkan MK. JPPI sebagai bagian dari Tim Advokasi Wajar 12 Tahun pun beberapa kali mengirimkan surat untuk mendesak digelarnya sidang.

"Mereka tidak gubris, hanya meminta kami menunggu," kata Rubi.

Sementara itu, anggota Divisi Investigasi ICW Febri Hendi merasa tindakan yang dilakukan MK cukup kontroversial. Ia merasa aneh dengan keputusan MK yang tiba-tiba mengeluarkan putusan terhadap uji materi yang tak berkabar sekian lama.

"Ini agak janggal, mengapa MK mengeluarkan putusan setelah sekian tahun tidak ada kabar beritanya. Dalam UU MK pasal 45 ayat 2 disebutkan putusan MK yang mengabulkan permohonan harus dipenuhi dua alat bukti," kata Febri.

Febri mengatakan, hanya dua kali persidangan yang dilakukan, pembacaan permohonan dan perbaikan berkas. Ia ragu MK memiliki dua alat bukti dan fakta yang cukup untuk memutuskan hal ini.

Sebab, tak ada rangkaian sidang yang meminta keterangan saksi ahli, pemerintah dan DPR. Jika MK membuat putusan berdasarkan surat permohonan pemohon saja, Febri merasa hal itu tak cukup memberikan jawaban.

"Kami mendesak MK menjelaskan apa saja alat bukti dan bagaimana prosedur penetapan. Kita mengingatkan lagi putusan MK terkait pendidikan juga penting. Tak hanya putusan terkait sengeketa, politik, dan partai politik. Karena itu saya mendesak MK," pungkas dia.
(AZF)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA