Masyarakat Bisa Gunakan Sertifikat "Warung" untuk Ajukan Pinjaman ke Bank

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 07 Oct 2015 00:58 WIB
Masyarakat Bisa Gunakan Sertifikat
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan memberikan pengakuan hak atas tanah yang dijadikan tempat usaha. Hal itu dilakukan sebagai salah satu cara pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dari sisi tata ruang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan‎ pengakuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk sertifikat tanah, yang diterbitkan Badan Pertanahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di rumah.

"Jadi kalau orang punya warung di rumah. Kita (Kementerian ATR) kalau perlu bisa memberikan sertifikat tanah tersendiri terpisah dari bangunan hunian," ujar Ferry di Ritz setelah membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang di Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Dalam Sosialisasi yang juga dihadiri oleh anggota komisi II DPR RI, Ferry mengatakan bahwa sertifikat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan kredit usaha ke bank.

Politikus NasDem ini mengungkapkan kebijakan tersebut dibuat sebagai salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia yang terkendala saat mengajukan kredit usaha ke bank, karena sertifikat tanah yang dimiliki untuk hunian bukan usaha.

"Kebiasaan orang Indonesia itu suka bikin warung di rumah‎. Jadi ketika dia mengajukan kredit usaha sering ditolak karena sertifikat tanahnya untuk hunian sehingga dianggap kredit konsumsi bukan kredit usaha. Kalau ada ini, masyarakat bisa terbantu," ujar Ferry.

Tidak hanya sertifikat tanah, hal yang sama juga akan dilakukan ‎pada pedagang kaki lima (PKL). Ferry menjelaskan bahwa PKL nantinya akan diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap lahan yang biasa digunakan untuk usaha.

Sertifikat HGB itu pun bisa digunakan oleh PKL untuk mengajukan Kredit Usaha ke bank.‎

"Jadi mereka bisa melebarkan usahanya dengan adanya tambahan modal. Ini kan bisa menggerakkan perekonomian. Jadi kita lakukan yang simple-simple saja tetapi punya dampak luas," kata dia.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan periode 2004-2009 ini mengatakan bahwa peraturan tersebut ‎tertuang dalam rencana Revisi Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, Kementerian ATR juga akan membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

"Jadi kami harap ini bisa disetujui segera oleh bapak ibu anggota dewan sekalian. Karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat," pungkas dia‎.
(AZF)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA