PTPN VIII Siap Babat Lahan Teh Demi Jalur KA Cepat Jakarta-Bandung

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 07 Oct 2015 07:44 WIB
kereta cepat
PTPN VIII Siap Babat Lahan Teh Demi Jalur KA Cepat Jakarta-Bandung
Ilustrasi kereta cepat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Dadi Sunardi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan yang bisa digunakan untuk jalur kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung.

Dadi mengungkapkan, lahan tersebut merupakan lahan perkebunan teh yang sudah tidak bagus lagi ditanami teh dan dirasa lebih bermanfaat digunakan untuk aktivitas lainnya.

"Siap, karena lahan itu lahan teh yang sudah enggak bagus untuk teh, tingkat kematiannya tinggi. Jadi kalau kita gunakan untuk dapat nilai lebih dari lahan tersebut lebih baik," kata Dadi ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2015.

Menurut Dadi, adanya perubahan iklim membuat lahan tersebut saat ini terbilang jelek jika ditanami teh. Selain itu, di daerah tersebut kini kian terbuka, padahal untuk menanam teh tidak boleh di tempat yang bersuhu di atas 30 derajat karena membuat pucuk teh menjadi tidak tumbuh. Terlebih mengurangi produksi.

"Berproduksi tapi jelek kurang lebih produksi hanya 30-40 persen. Sebelumnya produksinya 1.300-an kilogram/hektare per tahun. Sekarang tinggal 600-800 kg/hektare per tahun," ujarnya.

Lebih jauh dia menambahkan, untuk itulah, agar tetap berguna, maka lahan tersebut harus tetap dimanfaatkan dan dioptimalkan.

"Lahannya ada di kilometer 92-97 tol. Daerah Cikalong Wetan. Kabupaten Bandung Barat. Luasnya nanti saya sampaikan karena masih hitung-hitungan," jelas dia.

Sebagai informasi, PTPN VIII merupakan salah satu dari empat perusahaan yang masuk konsorsium BUMN Indonesia untuk menggarap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bersama dengan konsorsium Tiongkok.


(AHL)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

57 minutes Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA