PKS: Harus Ada Kesepakatan Jika Ingin Revisi UU KPK

Githa Farahdina    •    Rabu, 07 Oct 2015 10:09 WIB
revisi uu kpk
PKS: Harus Ada Kesepakatan Jika Ingin Revisi UU KPK
Al Muzammil Yusuf (kiri)---MI/M Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak menjadi pengusul Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai inisiatif DPR. Namun, bukan berarti PKS menutup mata untuk perbaikan KPK ke depan.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, harus ada batasan perubahan, yakni untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Sebab, Indonesia masih sangat membutuhkan KPK selama korupsi merajalela.

"Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan," kata anggota Komisi III ini melalui pernyataan pers, Rabu (7/10/2015).

Kewenangan KPK, tambah Al Muzzammil, sama sekali tak boleh dikurangi. KPK justru harus diperkuat dengan Komite Etik yang permanen.

"Supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak," ujarnya.

Wacana revisi UU KPK kembali menghangat. Revisi itu diusulkan enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Hanura. Usulan terbanyak muncul dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni 15 anggota, diikuti NasDem 12 anggota, Golkar sembilan anggota, PPP lima anggota, dan Hanura tiga anggota.

Salah satu tema yang diangkat adalah pembatasan waktu kerja buat KPK, yang dibatasi 12 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Kemudian, soal pencabutan kewenangan pemberantasan korupsi yang diganti menjadi pencegahan.


(TII)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA