KPU Kabupaten Serang Imbau Paslon Bupati Segera Serahkan LADK

Batur Parisi    •    Rabu, 07 Oct 2015 11:50 WIB
pilkada serentak
KPU Kabupaten Serang Imbau Paslon Bupati Segera Serahkan LADK
Foto: Sosialisasi pengawasan dana kampanye/Ant_Basri Marzuki

Metrotvnews.com, Serang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, belum menerima laporan awal dana kampanye (LADK) calon bupati dan wakil bupati Serang. LADK itu dijadwalkan masuk sebelum 16 Oktober 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang akan mengaudit LADK itu. Laporan itu berupa sumber dana kampanye dari perorangan, korporasi, swasta dalam negeri. Laporan hasil audit LADK itu akan dipublikasikan pada 17 Oktober 2015.

ĶPU Kabupaten Serang telah menetapkan jadwal kampanye mulai 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Kampanye itu dalam bentuk 216 pertemuan tatap muka dan 58 pertemuan terbatas.

"Pasangan calon segera serahkan LADK. Ini bentuk transparansi dalam penyelenggaraan kampanye," kata Komisioner KPU Kabupaten Serang, Syaiful Bahri, Selasa (6/10/2015).

KPU Kabupaten Serang akan mencoret nama calon bupati dan wakil bupati Serang yang tidak menyerahkan LADK hingga 13 Oktober 2015. Ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015.

Menurut ketentuan jumlah maksimal sumbangan, perorangan Rp 50 juta, koorporasi Rp 500 juta, dan tiap pasangan calon di batasi Rp13,3 miliar.

Ongkos politik yang semakin besar pun menjadi  salah satu pemicu terjadinya Korupsi, dengan ada nya pembatasan dana kampemye sendiri, adalah untuk memeperkecil ongkos kampanye."Itu kan membutuhkan uang yang banyak itu tidak efektif, lebih efektif pasangan calon datang langsung ke konstituennya"sebutnya.

Terdapat 1.113.656  Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kabupaten Serang, diantaranya laki-laki 566.656 Ojiwa, dan 547.539 pemilih perempuan. Rekapitulasi telah di lakukan KPU bersama Disdukcapil di 29 kecamatan yang tersebar se-kabupaten Serang sebanyak 2.148 TPS.

Perlu dipahami, pada Peraturan KPU 8/2015 pasal 54 menjelaskan bila pasangan calon belum menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hingga batas waktu yang ditentukan, maka KPU berhak mencoret calon tersebut.


(TTD)