Usul Dosa Mafia Pajak Diampuni, Nizar: Di Mana Rasa Keadilan?

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 07 Oct 2015 16:09 WIB
dpr adsruu pengampunan nasional
Usul Dosa Mafia Pajak Diampuni, Nizar: Di Mana Rasa Keadilan?
Ilustrasi--MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Fraksi Gerindra Nizar Zahro tegas menolak RUU Pengampunan Nasional. Menurutnya, RUU tersebut ‎bentuk ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak setiap tahunnya.‎

“Di mana rasa keadilan dan kesetaraannya kalau pemerintah ingin memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang tidak pernah membayar pajak,” kata Nizar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Selain itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) ini menilai Tax Amnesty dianggap sebagai sikap pesimistis pemerintah karena tidak mampu mencapai target penerimaan negara terhadap pajak. Dari target Rp1.284 triliun dari pajak, sampai hari ini tidak mencapai 55 persen.

"Oleh karena itu saya menolak tegas RUU Pengampunan nasional yang diusulkan oleh beberapa fraksi di DPR RI, karena alasan di atas juga tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak negara," ungkap dia.

Tidak hanya itu, dirinya juga tak meyakini dengan adanya Tax Amnesty tersebut dapat menjamin seorang akan taat membayar pajak.

"Dan sangat tidak mendidik masyarakat wajib pajak karena tidak ada jaminan wajib pajak yang tidak membayar akan patuh membayar pajak lagi," ujar dia.

Anggota DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional kepada mafia pajak (Tax Amnesty). Pertimbangannya agar orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri melaporkan hartanya ke pemerintah.

Dalam dokumen usul inisiatif DPR, tax amnesty diklaim terobosan kebijakan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty juga disebut bisa meningkatkan pendapatan negara karena uang yang disimpan di luar negeri kembali ke Tanah Air.

Anggota Dewan mengusulkan pemberlakuan pengampunan atas sanksi pidana (hard tax amnesty), karena pada dasarnya pemilik uang di luar negeri menginginkan pengampunan pajak secara menyeluruh. Kebijakan ini pernah direalisasikan pada 1964.

Dalam dokumen itu juga disampaikan, kebijakan hard tax amnesty patut dipertimbangkan mengingat sistem perpajakan dan birokrasi pemerintah masa lalu belum bersih. Karena itu, penggelapan pajak bukan hanya perilaku si pembayar pajak, tapi juga karena penyelenggara negara kurang baik. Pengusul menyakini kebijakan tax amnesty menjadikan semua pihak memulai dengan lembaran baru yang bersih.


(YDH)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA