Pemerintah Diminta Atur Biaya Politik

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 07 Oct 2015 16:41 WIB
partai politik
Pemerintah Diminta Atur Biaya Politik
Oce Madril saat berbicara di forum parlemen sedunia atau GOPAC 2015, di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (7/10/2015). (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah diminta membuat aturan pembiayaan politik di Indonesia. Sebabnya, menurut hasil riset salah satu perguruan tinggi di Indonesia, calon anggota legislatif setidaknya membutuhkan biaya Rp2-5 miliar.

"Pengaturan biaya politik ini untuk menjamin institusionalisasi yang tidak mengarah model koruptif," ujar Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril.

Oce mengatakan gagasannya itu dalam forum The 6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) 2015, di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (7/10/2015).

Selain mengatur pembiayaan politik, Oce menekankan pentingnya penegakan hukum. Mengingat, para pelaku korupsi justru banyak yang berhasil lolos dari jeratan hukum.

"Yang paling penting adalah penegakan hukum. Jika tidak ada aturan ini akan nonsense untuk ditegakkan," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR, Abu Bakar Alhabsi mengakui jika biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Ia mengusulkan agar pembiayaan politik ditanggung oleh negara.

"Pilkada serentak sekarang belum menyentuh kontestannya, baru pada penyederhanaan," kata politisi PKS ini.

Yang paling berbahaya, ia menambahkan, orang yang banyak modal saja yang akan bisa melakukan pembiayaan politik. "Kami akan usulkan negara membiayai (politik). Mungkin ini menjadi salah satu solusi," kata dia.


(SAN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA