Tantowi: Niat Fraksi Golkar Menyempurnakan UU KPK

Githa Farahdina    •    Rabu, 07 Oct 2015 17:46 WIB
revisi uu kpk
Tantowi: Niat Fraksi Golkar Menyempurnakan UU KPK
Tantowi Yahya--Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Golkar di DPR menjadi satu dari enam fraksi yang mengusulkan revisi UU KPK. Golkar membantah hendak mengebiri KPK. Niatan Golkar untuk memperbaiki UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Agar sempurna dan KPK lebih kuat," kata Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Tantowi merupakan salah satu dari pengusul revisi UU KPK. Ia dari Fraksi Golkar.

Hal pertama yang ingin disempurnakan adalah mengenai mekanisme penyadapan. "Harus diatur, kalau misalnya tidak mau izin pengadilan, harus diatur mekanisme perizinan penyadapan," kata Tantowi.

Kedua, harus ada badan yang mengawasi kerja dan operasi KPK. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas KPK jelas di depan publik. DPR juga ingin menjaga KPK agar tak menjadi alat kekuasaan oknum tertentu. "Nah itu Partai Golkar seperti itu," tegas dia.

Tantowi menegaskan, pihaknya tak bicara soal usulan dan tanda tangan pengusulan. Niat mereka hanya untuk memperbaiki apa yang dinilai kurang. "Itu menjadi perhatian di UU yang baru. Pertama kita bicara akuntabilitas lembaga negara," terang Tantowi.

Enam fraksi di DPR mengusulkan revisi UU KPK. Enam fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa 6 Oktober 2015.

DPR sedang menggodok draft revisi Undang-Undang KPK. Dalam beberapa pasal rancangan aturan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap memantik kontroversi.

Pasal 4, contohnya, mencantumkan tujuan pembentukan KPK untuk mencegah korupsi. Selanjutnya di pasal 5, DPR menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun semenjak UU baru diterbitkan.

Di samping itu, KPK juga hanya bisa mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara minimal Rp50 miliar. Hal itu tercantum dalam Pasal 13 draft revisi UU KPK yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi.

a. Melibatkan penyelenggara negara, dan orang lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
"


(YDH)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

4 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA