Revisi UU KPK

ICW: Kiamat Pemberantasan Korupsi Sudah Dekat

Mufti Sholih    •    Rabu, 07 Oct 2015 17:53 WIB
revisi uu kpk
ICW: Kiamat Pemberantasan Korupsi Sudah Dekat
Emerson Yuntho-----MI/Atet Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, proses pemberantasan korupsi di Indonesia mendekati kiamat. Upaya pemberantasan korupsi yang kini dilakukan KPK, akan mulai dibatasi seiring wacana revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan enam fraksi di DPR.

"Pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, melalui proses legislatif dengan cara melakukan Revisi UU KPK. Saat ini beredar naskah revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen di Senayan. Dalam catatan ICW, sedikitnya terdapat 17 hal krusial dalam revisi UU KPK versi Senayan yang pelan-pelan akan membawa upaya pemberantasan korupsi menuju hari kiamat atau kegelapan," kata peneliti ICW, Emerson Yuntho, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2015).

Ke-17 temuan itu, kata Emerson, didapati dari hasil kajian yang dilakukan ICW. Berikut 17 hal krusial dalam revisi UU KPK.

1. Umur KPK dibatasi hanya 12 tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 73 Revisi UU KPK.

2. KPK tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan melakukan penuntutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 53 revisi UU KPK.

3. KPK kehilangan tugas dan kewenangan melakukan monitoring.

4. KPK hanya bisa menangani perkara korupsi dengan kerugian negara Rp50 miliar. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 huruf b revisi UU KPK.

5. KPK lebih diarakan kepada tugas pencegahan korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 4, Pasal 7 revisi UU KPK.

6. KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah provinsi.

7. KPK harus mendapatkan izin ketua pengadilan untuk melakukan penyadapan. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a revisi UU KPK.

8. KPK dapat menghentikan penyidikan perkara korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 revisi UU KPK.

9. KPK tidak bisa melakukan rekrutmen pegawai secara mandiri. Hal ini tercantum dala Pasal 25 ayat (2) revisi UU KPK.

10. KPK wajib lapor ke kejaksaan dan Polri ketika menangani perkara korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 revisi UU KPK.
 
11. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) revisi UU KPK.

12. Pemberhentian penyelidik dan penyidik harus berdasarkan usulan kejaksaan dan Polri. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) revisi UU KPK.

13. Menjadikan KPK sebagai lembaga panti jompo. Sebab, ada batasan aturan dalam Pasal 30 revisi UU KPK yang mensyaratkan menjadi pimpinan KPK adalah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan setinggi-tinginya 65 tahun.

14. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK.

15. Ketidakjelasan Dewan Eksekutif

16.  KPK tidak dapat menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi

17. Penyitaan dan penyadapan harus dengan izin ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan ke-17 hal di atas, kata Emerson, pihak-pihak yang mengusulkan revisi Undang-Undang KPK berupaya menghancurkan KPK. "Jika revisi UU KPK ini disahkan, hanya butuh waktu 12 tahun untuk bangsa Indonesia menghadapi hari kiamat pemberantasan korupsi. Indonesia akan mengalami masa kegelapan," tegas dia.
 


(TII)