FPDIP Minta Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Lahan Sumber Waras

Intan fauzi    •    Rabu, 07 Oct 2015 18:23 WIB
ahok-dprd
FPDIP Minta Penegak Hukum Tuntaskan Kasus Lahan Sumber Waras
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: MI/ Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta penegak hukum menuntaskan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Kasus yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu diduga merugikan negara hingga Rp191 miliar.
 
Hal itu terungkap saat Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK DPRD DKI memberikan rekomendasi atas temuan BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.
 
Rekomendasi pertama, Pansus ingin BPK melanjutkan pemeriksaan karena proses pembelian lahan melanggar undang-undang. "Agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pembelian tanah RS Sumber Waras," kata anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Cinta Mega, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
 
Berikutnya, aparat penegak hukum diminta bergerak cepat mengusut kasus itu. Sebab pembelian tanah mengindikasikan kerugian keuangan daerah hingga Rp191 miliar. "Agar aparat penegak hukum secara proaktif mengusut tuntas temuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah yang besar ini," katanya.
 
Ia mengungkapkan, dari 70 temuan BPK, Pansus menyimpulkan bahwa rekomendasi BPK belum dilaksanakan kecuali rekomendasi terkait pembayaran SPT dan bukti bayar PBB tahun 2009-2015.


(FZN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA