MK Putuskan KY tak Berwenang Memilih Hakim

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 07 Oct 2015 18:30 WIB
komisi yudisial
MK Putuskan KY tak Berwenang Memilih Hakim
Gedung Komisi Yudisial. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial tidak berwenang menyeleksi dan mengangkat hakim. Kewenangan itu hanya milik Mahkamah Agung.

Putusan itu terkait uji materi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 14 A ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 13 A ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 14 A ayat (2) dan ayat (3).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).

Mahkamah Konstitusi berpendapat proses seleksi  hakim pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.

Hakim Suhartoyo menjelaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Komisi Yudisial dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Terkait frasa "Wewenang lain...ini" Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya pada 23 Agustus 2006 lalu menafsirkan wewenang pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim dan bukan terhadap suatu lembaga peradilan.

Selain itu, kata Suhartoyo, keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan terkait dengan Mahkamah Agung. Karena Komisi Yudisial sekadar mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh presiden.

Sementara, dalam UUD 1945, untuk hakim tingkat pertama tidak disebutkan jelas bagian dari kewenangan Komisi Yudisial. Dengan demikian, Komisi Yudisial tidak berhak ikut campur dari awal proses seleksi pengangkatan hakim.

"Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman," terang Suhartoyo.

Putusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim Rabu 26 Agustus 2015. Hakim yang hadir di rapat itu adalah Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul.

Namun, terhadap putusan a quo ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memiliki pendapat berbeda. Menurut Palguna, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bersama Mahkamah Agung tidaklah salah, baik secara administrasi, organisasi, maupun finansial.

Palguna menambahkan, keterlibatan Komisi Yudisial tidak mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tidak sebatas itu. Tapi juga diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama.

Permohonan uji materi ini diajukan Ikatan Hakim Agung Indonesia (IKAHI) yang diwakili oleh Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso, Fauzan, Lilik Mulyadi, dan Teguh Satya Bhakti, serta ahli dari pemohon, Yusril Ihza Mahendra.


(TRK)