Sekjen Kemenkeu Pelit Bicara Usai Diperiksa Bareskrim

Meilikhah    •    Rabu, 07 Oct 2015 19:31 WIB
korupsi migas
Sekjen Kemenkeu Pelit Bicara Usai Diperiksa Bareskrim
Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto (kiri). Foto:Antara/Nyoman Budhiana.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar delapan jam Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dimintai keterangan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat dari SKK Migas ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)  

Usai diperiksa, Hadiyanto selaku pemegang saham mayoritas PT TPPI, pelit bicara. "Kita (dimintai keterangan) sebagai saksi saja," kata Hadiyanto, di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015).

Saat ditanya soal penunjukkan dirinya sebagai pemegang saham mayoritas dan Komisaris PT Tuban Petro Indonesia (TPI) sebagai induk perusahaan PT TPPI, Hadiyanto enggan berkomentar. Bahkan, dia terburu-buru meninggalkan gedung Bareskrim Polri.

"Saya sebagai Komisaris PT TPI itu panjanglah ceritanya, berasal dari BPPN. Tanya ke penyidik saja ya," katanya.

Seperti diketahui, Hadiyanto sebelumnya sempat dimintai keterangan sebagai pemegang mayoritas saham PT TPPI pada Senin (5/10/2015). Namun, pemeriksaan tak sampai selesai lantaran Hadiyanto harus menghadiri rapat internal di Kementerian Keuangan sore harinya.

Selain diperiksa sebagai saksi oleh Direktorat Tipideksus, Hadiyanto juga tercatat pernah dimintai keterangannya oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus yang sama pada 10 September lalu. Atas hal tersebut, Kasubdit TPPU Golkar Pangraso mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka kasus tersebut akan bertambah.

Pada Oktober 2008, SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009. Adapun kebijakan Jusuf Kalla berlaku mulai awal 2009.

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.

Bareskrim mengklaim kasus PT TPPI sebagai mega korupsi karena merugikan keuangan negara Rp2 triliun atau USD156 juta.


(DRI)