Wakil Ketua KPK: Pencegahan tanpa Penindakan, Omong Kosong!

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 07 Oct 2015 20:21 WIB
revisi uu kpk
Wakil Ketua KPK: Pencegahan tanpa Penindakan, Omong Kosong!
Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menilai wewenang penindakan tak bisa dilepaskan dari KPK. Tugas KPK menghapus korupsi tak berjalan bila hanya diberi kewenangan pencegahan.

"Jelas core businesses KPK melakukan pencegahan dan pemberantasan. Keduanya sangat penting. Pencegahan tanpa ada penindakan, omong kosong," kata Zul, sapaannya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015).

Menurut dia, 12 tahun berdiri, KPK sudah berusaha luar biasa memerangi korupsi. Namun nyatanya, kejahatan luar biasa itu belum juga hilang. "Pelaku-pelakunya sudah nekat, bukan lagi berani,"  jelas dia.

Zuk menuturkan, di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK saja, tiap tahunnya ada peningkatan laporan masyarakat yang masuk. Pada 2013 ada sekitar 7.000 dan naik jadi 8000-an setahun kemudian.

Untuk itu, dia menilai penanganan perkara dalam tahap penindakan tidak boleh dikurangi agar kasus korupsi bisa berkurang. "Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,"  jelas dia.

Zul pun menolak keras bila revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK justru menghapus kewenangan penindakan KPK. "Kewenangan saat ini tidak boleh dikurangi," pungkas dia.

Rancangan revisi UU KPK memang tengah menjadi buah bibir lantaran KPK tak lagi bertujuan memberantas korupsi. Lembaga antikorupsi akan lebih fokus pada pencegahan

"KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pencegahan tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 revisi UU KPK.

Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang saat ini masih berlaku. Pasal itu berbunyi, "Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi."


(KRI)