Kewenangan Dicabut, Komisioner KY Menduga Hakim MK Terlibat Konflik Kepentingan

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 08 Oct 2015 07:03 WIB
komisi yudisial
Kewenangan Dicabut, Komisioner KY Menduga Hakim MK Terlibat Konflik Kepentingan
Seorang petugas melintas di depan gambar timbangan sebagai lambang keadilan di Kantor Komisi Yudisial (KY) di Jakarta. Foto:Antara/Andika Wahyu.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri mengaku tidak kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Taufiqurrohman menduga putusan itu penuh dengan konflik kepentingan.

Taufiq mengatakan, dari delapan hakim yang memutuskan itu, terdapat tiga orang hakim yang diduga terlibat konflik kepentingan. Karena, mereka memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan secara bersamaan para hakim itu adalah anggota IKAHI.

Ketiga orang itu adalah Anwar Usman, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul. Mereka diduga melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tentang Kehakiman.

"(Dalam) UU Kehakiman Pasal 17, jika ada konflik kepentingan, hakim harus mundur. Jika tidak, putusan batal demi hukum. Tiga hakim Mahkamah Konstitusi itu, masih anggota IKAHI (walau) nonaktif," kata Taufiq dalam pesan singkat yang diterima Metrotvnews.com, Rabu (7/10/2015).

Komisioner Komisi Yudisial lainnya, Imam Anshari Saleh mengaku putusan tersebut janggal. Kendati demikian, pihaknya akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena sifatnya yang final dan mengikat.

"Putusan Mahkamah Konstitusi kan final and binding (terakhir dan mengikat). Ya dipatuhi saja putusan Mahkamah Konstitusi itu, walaupun terasa janggal," ungkap Imam.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menghapus frasa "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" dalam sejumlah pasal di tiga Undang-undang yang berbeda tersebut.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengubahnya dengan semua proses seleksi pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung dan ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.

Putusan ini diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim, pada Rabu (26/08/2015). Mereka adalah Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul.

Namun, terhadap putusan a quo ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Palguna, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bersama Mahkamah Agung tidaklah salah, baik secara administrasi, organisasi, maupun finansial.

Palguna menambahkan, keterlibatan Komisi Yudisial tidak menganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena tujuan utama pembentukan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tidak sebatas itu. Tapi juga diikutsertakannya Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama.

Sebelumnya, permohonan ini diajukan oleh Ikatan Hakim Agung Indonesia (IKAHI) yang diwakili oleh Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, Soeroso, Fauzan, Lilik Mulyadi dan Teguh Satya Bhakti, serta ahli dari pemohon, Yusril Ihza Mahendra.


(DRI)