Fadli Zon Terpilih Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia

christian dior simbolon    •    Kamis, 08 Oct 2015 11:00 WIB
Fadli Zon Terpilih Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia
Fadli Zon. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon terpilih sebagai Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Ini merupakan kali pertama anggota parlemen Indonesia didaulat menjadi pemimpin organisasi antikorupsi tersebut.

Dari tiga kandidat, Fadli terpilih secara aklamasi dalam board meeting GOPAC yang diselenggarakan di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu 7 Oktober. Board Meeting GOPAC dihadiri perwakilan dari Afrika, Arab, Amerika Latin, Asia Tenggara, Oseania, Karibia dan Amerika Utara.

"Tadi dipilih secara aklamasi. Ini kesempatan pertama bagi orang Indonesia dan buat saya ini suatu amanah yang berat karena menyangkut nama baik dan standing position GOPAC dan Indonesia dalam pemberantasan korupsi itu sendiri," kata Fadli di Yogyakarta, Kamis (8/10/2015).

Fadli mengatakan, salah satu langkah awal yang akan dikerjakannya ialah membuat kantor perwakilan GOPAC di DPR. Dengan begitu, posisi parlemen diharapkan akan lebih kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Poin utamanya adalah penguatan pemberantasan korupsi dari sisi parlemen. Sudah disepakati bahwa ini adalah kerja bersama dan kami akan buat kantor perwakilan di DPR, sehingga jadi standing encouragement bagi DPR untuk lebih banyak masuk ke GOPAC," ujarnya.

Terkait rencana revisi UU KPK, dalam kapasitasnya sebagai Presiden GOPAC yang baru, Fadli mengatakan, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sepanjang tidak melemahkan, revisi UU KPK bukan merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

"KPK merupakan salah satu lembaga antikorupsi terkuat, mungkin di seluruh dunia. Kita tidak ingin lembaga ini kehilangan rohnya untuk memberantas korupsi. Tapi kalau ada usulan untuk revisi, tinggal kita lihat seperti apa nanti," ujarnya.

Lebih jauh, Fadli mengatakan, selama ini KPK kerap hanya fokus pada upaya-upaya penindakan hukum bagi koruptor. Ke depan, KPK juga harus memperkuat aspek pencegahan korupsi. "Dengan menindak saja, korupsi tidak berhenti. Harus disertai upaya-upaya untuk mencegah korupsi. Dua-duanya harus imbang," tandasnya.
(KRI)