Terancam Bubar, Museum KPK Didirikan

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 08 Oct 2015 15:33 WIB
revisi uu kpk
Terancam Bubar, Museum KPK Didirikan
Dua pengunjukrasa sedang menggelar aksi teatrikal pembangunan museum KPK di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015). Foto: Yogi Bayu Aji/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi terancam bubar. Itu karena dalam draf revisi tertulis pasal yang memberi batas waktu operasional bagi KPK. Komisi yang dibentuk pada 2002 itu harus bubar setelah 12 tahun UU hasil revisi disahkan.

Usulan revisi ini menggugah kumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menggelar aksi. Koalisi Pemantau Peradilan, nama kumpulan LSM itu, menjalankan aksi teatrikal di depan Gedung KPK.

Dua perwakilan dari mereka tampak mengenakan rompi tahanan oranye KPK. Mereka kemudian membawa ember berisi bata merah dan papan putih bertuliskan "Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Museum Komisi Pemberantasan Korupsi."

Para pengunjukrasa kemudian memperagakan aksi seakan sedang memasang batu pertama pembangunan Museum KPK. Keduanya berkoar setuju dengan revisi UU KPK.

"Kami mendukung adanya revisi UU KPK, karena kalau KPK lemah kasus kami juga berhenti," kata seorang aktivis yang berakting sebagai koruptor, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kamis (8/10/2015).

Peneliti Indonesia ICW Abdullah Dahlan memaparkan, revisi UU KPK sejatinya belum dibutuhkan. Dia menilai, alasan DPR untuk menyempurnakan kelembagaan KPK, hanya bualan belaka.

"Sayangnya hal ini tak tercermin dalam substansi materi muatan RUU KPK.  Kami menganggap ada persoalan serius yang tak dipahami DPR soal penguatan KPK.  Alih-alih memperkuat KPK nyatanya substansi RUU tersebut justru akan melemahkan dan pada akhirnya membunuh KPK," kata Abdullah.

Dia mencontohkan, Pasal 5 Revisi UU KPK yang hanya membatasi jangka waktu KPK berdiri yaitu 12 tahun.  Hal ini, kata dia,  bukan merupakan upaya penguatan KPK,  melainkan upaya membunuh KPK. 

"Jika DPR ingin memperkuat KPK sudah seharusnya KPK dimasukkan kedalam Konstitusi agar dijadikan lembaga negara yang permanen," tegas dia.

Koalisi Pemantau Peradilan, kata Abdullah, meyakini pembahasan revisi UU KPK merupakan bentuk perlawanan DPR terhadap upaya pemberantasan korupsi yang mengkhianati aspirasi masyarakat. Karena itu, LSM menyerukan penolakan revisi UU KPK usulan para wakil rakyat.

"Kami mendesak DPR membatalkan usulan pembahasan revisi UU KPK dan mencabut RUU KPK dari Prolegnas dan meminta Presiden Jokowi menolak usulan revisi UU KPK dan menarik dukungan pemerintah dalam pembahasan RUU KPK," pungkas Abdullah.

Koalisi Pemantau Peradilan di antaranya terdiri dari Indonesia Corruption Watch,  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Institute for Criminal Justice Reform, Masyarakat Pemantau Peradilan FH UI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.



(KRI)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

9 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA