Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Penuhi 4 Prinsip

Annisa ayu artanti    •    Kamis, 08 Oct 2015 16:45 WIB
freeport
Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Penuhi 4 Prinsip
Ilustrasi tambang Freeport. (ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memberikan beberapa prinsip yang harus dipenuhi PT Freeport Indonesia untuk mendapat perpanjangan kontraknya di 2021.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan telah berkonsultasi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.

"Saya berkonsultasi dengan Presiden dan beliau mengingatkan prinsip-prinsip yang mesti dipegang," kata Sudirman, saat konferensi pers di Gedung Kantor Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Sudirman menjelaskan, ada empat prinsip yang harus dipenuhi Freeport. Pertama, Freeport harus memberikan keuntungan bagi Papua dan Papua Barat juga memberikan kontribusi pembangunan industri pertambangan di Indonesia.

Kedua, lanjut Sudirman, Presiden berpesan kepada Freeport untuk meningkatkan local content baik berupa barang dan jasa. Dalam hal ini, Sudirman juga mengatakan 10 BUMN telah datang ke tanah Papua untuk membuka kemungkinan kerja sama seperti menjadi vendor, kontraktor, dan juga pemasok barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa, Freeport biasanya mengeluarkan dana cukup besar yakni untuk barang USD1 miliar dan jasa USD900 juta.

"Prospeknya cukup baik. Dalam setahun Freeport minimal pengadaan barang USD1 miliar dan USD900 juta untuk jasa," sebut dia.

Ketiga, lanjut Sudirman, Freeport harus melibatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia. Termasuk kemungkinan dilakukannya dalam mendorong pertumbuhan pasar modal.

"Terakhir Presiden juga memberi pesan, kita harus memperbaiki iklim investasi. Tidak hanya mengundang investasi tapi menjaga investasi yang ada," pungkas dia.


(AHL)

KPK Periksa Istri Setya Novanto

KPK Periksa Istri Setya Novanto

6 minutes Ago

Jakarta: Istri Ketua DPR RI Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor menjalani pemeriksaan di KPK, …

BERITA LAINNYA