Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Melalui TRC

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 09 Oct 2015 19:13 WIB
kebakaran hutan
Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Melalui TRC
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai perlu menyiapkan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan dengan menyiapkan semacam Tim Respons Cepat (TRC) melalui berbagai macam pendekatan.

"TRC ini bertugas untuk melakukan inspeksi secara berkala serta melakukan penanggulangan pertama begitu terjadi kebakaran hutan atau lahan di sebuah tempat," kata Pengamat Lingkungan Paradigma Riset Institut HR Prasetyo Sunaryo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Kementerian Kehutanan yang menguasai lahan, perkebunan, atau hutan pun diminta melakukan inspeksi berkala. Selain itu, tambah dia, inspeksi terhadap areal perkebunan harus difokuskan pada tiga hal, prosedur pembukaan lahan dan protap penanganan kebakaran lahan, ketersediaan peralatan, dan sarana pendukung. Contohnya soal embung yang dikatakan Presiden Jokowi secara berkala.

"Melalui inspeksi dapat diketahui perusahaan yang patuh atau mau berbenah dan yang memang nakal. Data hasil inspeksi ini akan mengurangi saling tuduh antarkorporasi, warga dan pemerintah karena ada basis data untuk verifikasinya," tambah Prasetyo.

Sementara, inspeksi pada lahan yang dikuasai masyarakat difokuskan pada kebiasaan pola tanam dan potensi lahan baru yang akan dimanfaatkan. Dengan memetakan hal ini, dapat diprediksi lahan-lahan yang perlu diawasi pada periode tertentu. Sehingga lebih efisien.

Di sisi lain, selain mengandalkan laporan citra satelit, TRC juga dapat melakukan pemantauan lapangan dengan memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone). Penggunaan drone dapat merekam tidak saja kondisi lahan pada waktu tertentu tetapi juga aktivitas yang dilakukan pengguna lahan. Data rekaman ini antara lain  dapat dianalisis lebih lanjut untuk mendeteksi potensi risiko kebakaran di sebuah lokasi.

"Dari peristiwa kebakaran selama belasan tahun ini, sudah dapat dilihat pola kejadian perisitwa dan persebaran lokasinya. Jadi, TRC tidak harus bertugas sepanjang tahun. TRC Ini semacam tim ad hoc sembari menunggu pembenahan terhadap tata kelola pemanfaatan hutan dan lahan," ujar mantan ketua Dewan Mahasiswa ITB era 70an tersebut.

Oleh karena itu, TRC sebaiknya diberikan wewenang yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya pemerintahan setempat. Karena itu, dalam TRC ini perlu ada petugas penghubung yang memiliki akses langsung ke bupati atau gubernur.

"Kalau ada apa-apa, gampang. Kalau bupati atau gubernur tidak koperatif, itu kan juga bisa jadi bahan laporan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terkena dampak kebakaran hutan," pungkasnya.


(AHL)