Perempuan Desa Susah Dapat Pinjaman Modal Usaha dari Perbankan

Suci Sedya Utami    •    Minggu, 11 Oct 2015 17:15 WIB
perbankan
Perempuan Desa Susah Dapat Pinjaman Modal Usaha dari Perbankan
Koalisi Perempuan Indonsia (KPI) saat jumpa pres jelang peringatan internasional perempuan pedesaan,--Foto: MTVN/Suci Sedya Utami

Metrotvnews.com, Jakarta: Perempuan pedesaan sulit mendapatkan akses pinjaman permodalan dari perbankan untuk mendanai usaha yang dikerjakan demi menggerakkan roda perekonomian keluarga.

Hal demikian dikatakan Sektetaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari.

Menurut dia, berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan anggota KPI di daerah khususnya di desa-desa, akses permodalan dari perbankan masih menjadi masalah.

Sebab itu, pihaknya mendorong Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar membuat kebijakan pinjaman yang menyasar khusus perempuan. Pasalnya, dibanding laki-laki peran perempuan di pedesaan lebih besar sebagai penggerak perekonomian keluarga.

"Akses permodalan masih jadi masalah. Inilah sebabnya kita penting mendorong adanya akses kredit perempuan," kata Dian dalam konferensi pers bertajuk peran perempuan dalam pembangunan, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/10/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Sektetaris KPI Wilayah Jawa Tengah, Hanifah Muyasarah mengatakan, sulitnya perempuan pedesaan mengakses pinjaman perbankan yakni terkait kepercayaan perbankan pada perempuan desa yang tidak bisa memberikan jaminan pinjaman (agunan).

"Akses bank memang untuk ditingakatan perempuan desa jarang sekali yang dilakukan. Enggak dapat kepercayaan dari bank karena enggak ada agunan," terang Hanifah.

Misalnya kata dia, anggota KPI yang berada di desa merupakan masyarakat pinggiran. Sehingga untuk mendapat bantuan ke perbankan sangat sulit dengan sistem agunan.

Perbankan baru mau masuk untuk meminjamkan modal ketika usaha yang dijalankan sudah terlihat ada hasilnya. Maka untuk pemula pasti sulit mendapatkan kredit usaha.

"Selain itu, biasanya perbankan itu harus berdasarkan kesepakatan antara suami dan juga istri. Kalau istrinya mau pinjam ke bank, tapi suaminya merasa enggak perlu, enggak akan dapat," jelas dia.

Sehingga perempuan pedesaan terutama anggota KPI biasanya mengandalkan iuran yang dikumpulkan di internal anggota. Meskipun iurannya hanya Rp1.000 setiap pertemuan.

"Ada iuran yang dilakukan bersama-sama, dari situ masing-masing anggota boleh pinjam dari uang bersama. Nah saat pengembalian, mereka setidaknya memberikan uang pengembangan, semakin banyak yang pinjam maka aset (kas KPI di daerah) makin berkembang," jelas Hanifah.


(MBM)