KPU Diminta Segera Menyusun Peraturan Pilkada Calon Tunggal

Surya Perkasa    •    Senin, 12 Oct 2015 11:58 WIB
dpr ads
KPU Diminta Segera Menyusun Peraturan Pilkada Calon Tunggal
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memimpin sidang putusan pengujian aturan pembatasan calon tunggal Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta -- MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara Pilkada serentak, diminta mempersiapkan aturan terkait daerah dengan calon tunggal. Rancangan peraturan KPU harus melalui uji publik dengan dihadiri partai politik, stakeholders, dan tentunya melewati konsultasi dengan Komisi II DPR serta pemerintah.

“KPU harus segera menyusun peraturan tentang pemilihan satu pasang calon, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” kata anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun, di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Menurut Komarudin, ada banyak konsekuensi yang ditimbulkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. "Buat se-detail mungkin (peraturan) agar nanti tidak terjadi sengkarut hukum karena multitafsir. Tidak menutup kemungkinan akan ada hal-hal yang muncul di luar prediksi,” tambah Wakil Rakyat Dapil Papua ini.

Dicontohkan Bung Komar, sapaan akrab Komarudin, sebelumnya hanya ada tiga daerah yang memiliki calon tunggal kepala daerah. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Namun KPU tidak mengantisipasi terhadap fenomena seperti yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan, di mana salah satu calon Bupati, Hakim Fatsey, meninggal dunia. Sehingga mengakibatkan hanya ada satu pasangan calon tersisa dalam pilkada,” tegas Bung Komar.

Fenomena putusan MK terhadap keikutsertaan calon tunggal pada Pilkada serentak 2015 ini, lanjut Bung Komar, hanya bagian kecil dari kerikil dalam sepatu perjalanan demokrasi Indonesia. “Ada sejumlah potensi masalah lain yang menjadi turunan terhadap keputusan ini. Jika bukan pasangan tunggal, calon yang kalah dalam pemilu bisa menggugat. Dengan calon tunggal, bagaimana aturan pemilih dapat menggugat? Begitupun sebaliknya, jika pasangan tunggal ini kalah, bagaimana dia dapat menggugat penyelenggara? Hal-hal seperti ini yang kami ingatkan agar potensi munculnya konflik bisa diredam,” tegas Bung Komar.

Sebelumnya, MK telah memutuskan Pilkada dapat digelar meski hanya diikuti satu pasangan calon demi menjamin dan melindungi hak rakyat. Mekanismenya, pemilih menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan yang terdaftar.

Jika lebih banyak yang setuju, pasangan calon tunggal ditetapkan menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Jika yang tidak setuju lebih banyak, pilkada di daerah tersebut ditunda sampai pilkada serentak berikutnya.


(NIN)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

3 hours Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA