KPK Akan Gelar Perkara Kasus Suap Interpelasi Gubernur Gatot

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 12 Oct 2015 12:04 WIB
kpk tangkap hakim ptun
KPK Akan Gelar Perkara Kasus Suap Interpelasi Gubernur Gatot
Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho keluar dari mobil tahanan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/9).-Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera gelar perkara kasus dugaan suap interpelasi DPRD Sumatra Utara kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Gelar perkara akan menentukan tersangka dalam kasus tersebut.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi S.P. mengatakan, gelar perkara rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Gelar perkara diyakini dapat mengungkap ada tidaknya dugaan korupsi dalam interpelasi tersebut.

"Akan dilakukan gelar perkara. Kalau tidak hari ini ya besok," kata Johan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/10/2015).

Menurut dia, dengan gelar perkara ini, KPK dapat menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, lembaga antikorupsi telah memeriksa sekitar 100 orang dari lingkungan DPRD maupun luar lingkungan DPRD Sumut. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi untuk mendalami dugaan korupsi dalam kasus ini.

Pengembangan dugaan kasus suap interpelasi ini menguat setelah Ketua DPRD Provinsi Sumut, Ajib Shah, diperiksa penyidik KPK beberapa waktu lalu. Ajib membantah diperiksa terkait kasus interpelasi. Dia mengaku diperiksa di kasus suap Gatot.

Perkara dugaan suap dalam interpelasi dibidik lantaran KPK menemukan sejumlah kejanggalan. Interpelasi tersebut diajukan menyangkut empat hal, yaitu pengelolaan keuangan daerah, penerbitan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015, kebijakan pembangunan Pemprov Sumut, dan etika Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai kepala daerah.

Namun, DPRD Sumut batal menggunakan hak tersebut. Diduga, batalnya penggunaan hak itu lantaran Gatot sebagai pemegang kuasa tertinggi membagi-bagikan duit untuk membungkam DPRD Sumut.


(MBM)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

21 minutes Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA