Pelni Layani Angkutan Barang ke Daerah Terpencil

Angga Bratadharma    •    Senin, 12 Oct 2015 12:04 WIB
pelni
Pelni Layani Angkutan Barang ke Daerah Terpencil
Ilustrasi (Foto: Dok Setkab)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat.

Selain itu, penandatanganan Perpres tersebut juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dalam mendukung tol laut.

Mengutip laman Setkab, Senin (12/10/2015), dalam Perpres itu ditegaskan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) untuk angkutan barang di Laut adalah pelaksanaan pelayaran angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran.

Menurut Perpres ini, untuk menyediakan komoditas barang dan disparitas harga bagi masyarakat maka pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

"Barang sebagaimana dimaksud merupakan semua jenis komoditas yang dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal, meliputi barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting," bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut.

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang sebagaimana dimaksud, wajib memenuhi prinsip-prinsip yakni pertama, melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang telah ditetapkan oleh Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran).

Kedua, memberikan perlakukan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri. Ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan angkutan barang.

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan publik untuk angkutan barang di laut itu, dilaksanakan oleh emerintah, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang angkutan laut.

"Pemerintah memberikan penugasan sebagaimana dimaksud kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)," bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 106 Tahun 2015 itu.


(ABD)