Komnas HAM Datangi Warga Pantai Parangkusumo

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 12 Oct 2015 12:13 WIB
sengketa lahan
Komnas HAM Datangi Warga Pantai Parangkusumo
Komisioner Komnas HAM, Ansori Sinungan (kanan) saat berdialog dengan warga di Pantai Parangkusumo, Bantul, DIY. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi warga di pesisir Pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 12 Oktober 2015. Masyarakat yang berada di sepanjang Pantai Parangkusumo hingga Parangtritis tersebut terancam penggusuran.

Koordinator Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP), Watin mengatakan ancaman penggusuran warga sudah berlangsung sejak 2007 dengan munculnya aturan larangan prostitusi. Dengan dasar itu, pemerintah setempat hendak menggusur warga apabila tidak mematuhi aturan itu.

Urung terlaksana, pada 2009 dan 2010 warga kembali terancam penggusuran dengan dalih akan ada proyek menjadikan lokasi itu menjadi 'Bali Kedua'. Nilai pembangunannya, kata Watin, diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

"Ada surat pemberitahuan penggusuran namun tak ada sosialisasi. Penggusuran tidak ada ganti sepeserpun. Tapi pemerintah atau swasta yang membangun, belum ada kejelasan," ucapnya saat beraudiensi dengan Komnas HAM di rumahnya.

Masalah belum selesai, warga kemudian dibenturkan kembali dengan rencana penggusuran rumah warga untuk membangun wisata gumuk pasir.

Menurut Watin, memang masyarakat yang sudah menempati lokasi 20-30 tahun belum memiliki sertifikat resmi. Di sisi lain, pemerintah juga tak melakukan sosialisasi untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah.

"Dulu setahu kami, lahan yang kami tempati milik rakyat. Tapi, tahu-tahu diklaim tanah kesultanan (Sultan Ground) dan tanah pakualam (Pakualam Ground) pada 2012. Padahal, sepengetahuan saya, ini tanah rakyat," ucapnya.

Sekjen Gerakan Anak Negeri Anti-Diskriminasi (GRANAD), Kus Antoro mengungkapkan semestinya di DIY sudah tak ada tanah milik kesultanan ataupun pakualaman setelah bergabung dengan NKRI. Menurutnya, tanah di Yogyakarta yang merupakan bekas jajahan kolonial secara otomatis menjadi milik negara.

"Hal itu diperkuat dengan adanya Badan Pertanahan Nasional di DIY. Maka, harusnya ikut dengan Undang-undang Pokok Agraria," katanya.

Komisioner Komnas HAM, Ansori Sinungan mengaku kedatangannya hendak mengklarifikasi aduan masyarakat beberapa waktu lalu. Ia mengatakan hendak membantu menjembatani permasalahan yang saat ini dialami warga.

"Kami ingin menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah setempat," ujar Ansori.


(SAN)