Wacana Pengampunan Pajak Harus Dipikirkan Secara Matang

Surya Perkasa    •    Senin, 12 Oct 2015 12:32 WIB
dpr ads
Wacana Pengampunan Pajak Harus Dipikirkan Secara Matang
Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan tax ratio merupakan terobosan luar biasa. Namun, pengampunan pajak harus atas persetujuan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Jadi harus rembug nasional," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan, di Jakarta, Minggu (11/10/2015).

Menurut Heri, tujuan pengampunan pajak minimal dapat menghentikan penyelundupan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan harapan dana tersebut dapat diputar di dalam negeri dengan efek multiplier yang besar bagi perekonomian.

"Wacana pengampunan pajak, harus dipikirkan masak-masak. Sebab, ada empat alasan yang harus diperhatikan dalam wacana tersebut," tutur Heri.

Empat alasan yang dimaksud Heri yaitu, pertama, publik bisa menilai bahwa pengampunan itu sebagai bentuk tunduknya pemerintah kepada pelaku kejahatan keuangan (financial crime). Dalam proposal Dirjen Pajak, tertulis pelaku kejahatan keuangan dapat membayar 10-15 persen pajak untuk aset yang dibawa pulang ke dalam negeri.

"Di Singapura saja, diperkirakan sekitar Rp3 ribu triliun aset yang parkir di sana. Itu baru di Singapura, belum di negara yang lain," ujar Heri.

Alasan kedua, publik bisa memandang pengampunan itu karena pemerintah tidak mampu menggenjot penerimaan pajak. Jadi, dipilihlah cara lunak.

"Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak yang ambisius, sebesar Rp1.489 triliun di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan membesarnya defisit APBN. Namun, sampai hari ini realisasinya masih sangat rendah dari proporsi GDP," terang Heri.

Ketiga, pengampunan pajak belum tentu otomatis diikuti kepatuhan wajib pajak. Melalui kebijakan ini diharapkan jumlah wajib pajak, termasuk subyek dan obyek pajak dari dana yang diparkir di luar negeri bisa meningkat.

"Tapi, pengalaman menunjukkan pengampunan pajak kurang efektif hasilnya," kata Heri.

Alasan keempat, implementasi pengampunan bisa dianggap kebijakan tidak fair oleh wajib pajak lain. Kalau pelaku kejahatan di luar negeri bisa diampuni, kenapa yang lain tidak?

"Sekitar 15 juta perusahaan di Indonesia, hanya 26,67 persen atau sekitar 400 ribu yang patuh membayar pajak. Apakah mereka diberi pengampunan juga? Ini kan menjadi celah yang justru jadi blunder dalam rangka peningkatan penerimaan pajak," jelas Heri.

Heri berharap pemerintah bisa lebih berpikir objektif dan jernih. Kebijakan pengampunan pajak harus ditopang dengan aturan kuat dan tujuan jelas serta efektif.

"Apalagi saat ini RUU soal itu sedang dibahas. Di samping itu, sarana dan prasarana terkait perpajakan juga harus memadai," katanya.

Selanjutnya, kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP). Tapi yang lebih penting, dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

"Di samping dasar hukum yang kuat dan jelas, yang tidak kalah penting adalah implementasi dari kebijakan ini. Idealnya dapat didukung infrastruktur teknologi informasi yang baik, sistem perbankan yang kuat, serta sumber daya manusia yang memadai, karena sangat berpotensi melahirkan korupsi apabila tidak dikelola dengan baik," kata politisi Partai Gerindra itu.

Jika pengampunan pajak ini disetujui seluruh pihak, lanjut Heri, maka wajib pajak perorangan adalah pihak yang tepat untuk menerima pengampunan ini.


(NIN)