Soal Revisi UU KPK, Masinton Berubah Pikiran?

Githa Farahdina    •    Senin, 12 Oct 2015 14:26 WIB
revisi uu kpk
Soal Revisi UU KPK, Masinton Berubah Pikiran?
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Antara Foto/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pernyataan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berubah. Masinton berubah pikiran?

Soal kewenangan penyadapan misalnya, ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sama sekali tidak boleh langsung menyadap.

"Dalam kondisi mendesak, begitu ada informasi, cek sadap! Tapi satu kali 24 jam laporkan ke pengadilan," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Soal penuntutan, ia melanjutkan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan. "Jadi penuntutannya nanti ke Kejaksaan," imbuhnya.

Masinton diketahui sebagai salah satu anggota parlemen yang mempelopori isu revisi Undang-Undang KPK. Fraksi yang mendukung gagasan ini adalah PDI Perjuangan, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan NasDem.

Masinton membantah tudingan miring terkait ia menginginkan KPK hanya bisa menangani kasus korupsi di atas Rp50 miliar. Ia mengaku usulannya adalah lembaga antikorupsi bisa mengusut kasus korupsi di bawah Rp50 miliar.

"Tidak harus Rp50 miliar. Saya mengusulkan malah di bawah Rp30 miliar, bisa di bawah Rp20 miliar atau Rp25 miliar," katanya.

Revisi Undang-Undang KPK dikhawatirkan mengamputasi kewenagan lembaga tersebut.

Dalam draft revisi, KPK dilarang menangani kasus jika nilai kerugian negara di bawah Rp50 miliar. Apabila di bawah itu, KPK harus menyerahkan penyidikan ke kepolisian dan Kejaksaan.

Draft revisi juga memuat aturan baru soal penyadapan. KPK baru bisa menyadap dan merekam pembicaraan jika mengantongi dua alat bukti dan atas izin ketua pengadilan negeri.

Masinton juga membantah mengusulkan usia KPK 12 tahun sejak hasil revisi diundangkan. Dalam beberapa kali wawancara sebelumnya, Masinton termasuk orang yang mendukung pembatasan usia KPK selama 12 tahun.

Ketika diklarifikasi, ia mengatakan angka itu hanya sebuah ide atau wacana. "Harap dibedakan," kata dia.

Hal berbeda disampaikan oleh Partai Demokrat sebagai salah satu fraksi di parlemen yang menentang revisi undang-undang KPK.

Anggota Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, menyatakan bahwa fraksinya menilai revisi undang-undang tersebut cenderung untuk melemahkan KPK.

"Seandainya nanti ada revisi, Demokrat pasti akan menguatkan KPK, bukan melemahkan," kata Agus.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menagih sikap Presiden Joko Widodo soal kisruh revisi Undang-Undang KPK. "Sebaiknya Presiden segera bersikap," kata Johan akhir pekan lalu.


(TRK)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

24 minutes Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA