Wakil Ketua DPR Serahkan Hasil Pertemuan GOPAC ke KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 12 Oct 2015 15:28 WIB
fadli zondpr ads
Wakil Ketua DPR Serahkan Hasil Pertemuan GOPAC ke KPK
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon--Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/10/2015). Kedatangannya ini guna menyerahkan hasil pertemuan The 6th Gobal Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) di Yogyakarta. Fadli Zon datang sekitar pukul 13.00 WIB.

"Saya ingin menyerahkan saja hasil dari konferensi GOPAC di Yogyakarta terkait dengan komitmen dari 106 negara untuk pemberantasan korupsi. Jadi saya ke sini untuk menyampaikan itu," ujar Fadli Zon di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2015).

Terkait revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 KPK, Fadli Zon akan melihat masukan dari berbagai pihak, termasuk dari KPK. Namun, kata dia, GOPAC berkomitmen menguatkan pemberantasan korupsi.

"Justru kita mau menyampaikan komitmen itu (penguatan pemberantasan korupsi) dari hasil konferensi GOPAC kemarin dan mudah-mudahan nanti ada masukan, ada diskusi juga dengan pimpinan KPK. Kita akan lihat dulu masukan semua pihak," kata dia.

Konferensi Parleman se-Dunia atau The 6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) 2015 di Yogyakarta, telah selesai. Konferensi yang berlangsung Selasa hingga Kamis, 6-8 Oktober ini menghasilkan 20 poin penting dalam rangka upaya pemberantasan korupsi.

(Baca: Fadli Zon Terpilih Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia)

Presiden GOPAC Fadli Zon mengatakan, 20 poin penting upaya pemberantasan korupsi itu diberi nama Deklarasi Yogyakarta. 20 poin itu bersumber dari ikhtisar pembahasan para delegasi GOPAC yang mencerminkan upaya parlemen memberantas korupsi.

"Dalam deklarasi ini, peserta menyatakan dukungan dan solidaritasnya untuk memperkuat pemerintahan serta pemberantasan korupsi," ujar Fadli saat jumpa pers di Yogyakarta, Kamis 8 Oktober 2015.

Deklarasi ini juga merekomendasikan PBB untuk mempertimbangkan protokol UNCAC baru dalam rangka membentuk pengadilan militer guna mengadili kasus korupsi skala besar. Selain itu, GOPAC juga mendorong parlemen se-dunia meningkatkan peran untuk mengawasi dana asing. Khususnya terkait dengan komitmen internasional mengenai pembangunan berkelanjutan.

"Konferensi ini mengukuhkan parlemen untuk terus meningkatkan kerjasama internasional dan menjadikan instrumen hukum internasional sebagai bagian dari melawan korupsi," kata dia.


(MBM)