Jika Melemahkan, Pimpinan Komisi III Yakin Jokowi Tolak Revisi UU KPK

Githa Farahdina    •    Senin, 12 Oct 2015 15:31 WIB
revisi uu kpk
Jika Melemahkan, Pimpinan Komisi III Yakin Jokowi Tolak Revisi UU KPK
Benny Kabur Harman. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman yakin Presiden Joko Widodo akan menolak revisi undang-undang jika substansinya ternyata melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi banyak penolakan dari publik terkait isi revisi yang sudah beredar.  

"Saya yakin Presiden Jokowi akan menolak itu," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat itu, draf yang beredar merupakan usulan pemerintah. Itu tampak dari kop draf tersebut, yakni Presiden Republik Indonesia. Artinya, pasal-pasal revisi yang tercantum dalam draf itu adalah usul pemerintah.

"Itu kan kop-nya Presiden, dipakai anggota dewan ini untuk mengajukan usul hak inisiatif, diambilalih," tambah Benny.

Revisi UU KPK, terang Benny, sebenarnya sudah menjadi kesepakatan DPR-Pemerintah. Hal yang menjadi soal saat ini adalah sikap pemerintah. "Tinggal Presiden mau mundur atau tidak," ucap Benny.

Saat ini, DPR sedang menggodok draf revisi Undang-Undang KPK. Namun, dalam beberapa pasal rancangan aturan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap menimbulkan kontroversi.

Pasal 4, contohnya, mencantumkan tujuan pembentukan KPK untuk mencegah korupsi. Selanjutnya di Pasal 5, DPR menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun semenjak undang-undang baru disahkan.

Di samping itu, KPK juga hanya bisa mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara minimal Rp50 miliar. Hal itu tercantum dalam Pasal 13 draf revisi UU KPK. 

Enam fraksi di DPR mengusulkan soal revisi UU KPK. Fraksi-fraksi tersebut adalah, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Nasdem, PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, pada Selasa 6 Oktober 2015. 


(KRI)