Pemerintah Kaji 4 Poin Revisi UU KPK

Desi Angriani    •    Senin, 12 Oct 2015 17:27 WIB
revisi uu kpk
Pemerintah Kaji 4 Poin Revisi UU KPK
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan (kiri) bersama Presiden Jokowi. (Foto: Antara/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah sedang mengkaji draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Format empat poin pembahasan draf revisi UU KPK belum resmi diketuk di DPR.
 
"Kita ingin lihat resminya, kami ingin baca. Setahu saya belum ada yang resmi. Tapi ada 4 hal pokok," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).
 
Empat poin tersebut menyangkut kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), pembentukan dewan pengawas KPK, pembatasan penyadapan oleh KPK dan terakhir penyidik independen. Menurut Luhut, pembentukan dewan pengawas perlu untuk menjaga independensi KPK, agar terbebas dari berbagai kepentingan. Pengawas dapat ditunjuk langsung pemerintah melalui berbagai kualifikasi.
 
"Bagaimanapun, KPK itu harus ada pengawasnya. Jadi organisasi-organisasi apa yang tidak punya pengawas. Nah pengawas itu bisa ditunjuk oleh pemerintah. Ya mungkin tokoh-tokoh yang dianggap senior. Yang tidak punya lagi kepentingan-kepentingan," tutur dia.
 
Sementara itu, kemungkinan penyidik independen juga masih dikaji sepanjang masuk dalam kualifikasi pemerintah. Terkait pembatasan usia KPK, Luhut memastikan hal tersebut tidak masuk dalam format pembahasan di DPR.
 
"Penyidik independen sebenarnya juga bisa saja dibenarkan. Tapi itu usulan ya kita belum tahu, tapi kita juga exercise, sepanjang itu diaudit kualifikasinya oleh pemerintah. tidak ada konteks itu," pungkasnya.
 
Wacana revisi UU KPK kembali menghangat. Revisi itu diusulkan enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Hanura. Pengusul terbanyak dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni 15 anggota, diikuti NasDem 12 anggota, Golkar sembilan anggota, PPP lima anggota, dan Hanura tiga anggota.
 
Salah satu tema yang diangkat adalah pembatasan waktu kerja buat KPK, yang dibatasi 12 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Kemudian, soal pencabutan kewenangan pemberantasan korupsi yang diganti menjadi pencegahan.


(FZN)

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

37 minutes Ago

Golkar akan menerapkakan aturan partai terhadap kader yang dianggap melanggar aturan dan indisi…

BERITA LAINNYA