Wakil Ketua DPR Ngaku Belum Lihat Draf Revisi UU KPK

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 12 Oct 2015 17:58 WIB
revisi uu kpk
Wakil Ketua DPR <i>Ngaku</i> Belum Lihat Draf Revisi UU KPK
Wakil Ketua DPR Fadli Zon--Metrotvnews.com/Achmad Zulfikar Fazli

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR akan meminta masukan dari sejumlah pihak terkait Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hingga saat ini pimpinan DPR belum melihat isi draft yang diyakini sejumlah pihak dapat melemahkan KPK.

"Kita mendengar masukan-masukan dari pimpinan KPK tentang adanya usulan dari KPK, tapi kami menyampaikan bahwa apa yang menjadi concern dari draft itu kami belum lihat. Tetapi pada dasarnya tidak semua yang beredar itu (isi draft revisi UU KPK) yang menjadi usulan," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2015).

Pimpinan DPR, kata dia, telah bersepakat akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo membahas revisi UU KPK. Tujuannya agar revisi ini kelak tidak membuat lembaga antikorupsi ini menjadi lemah.

"Kami akan bertemu dengan presiden, agar rapat konsultasi menghasilkan apa yang mau kita lakukan yang jelas kita tidak ingin KPK ini diperlemah. Kalau ada revisi yang berkaitan dengan penguatan itu inti dari komitmen kami," tegas dia.

Saat ini, DPR sedang menggodok draft revisi Undang-Undang KPK. Namun, dalam beberapa pasal rancangan aturan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap menimbulkan kontroversi.

Pasal 4, contohnya, mencantumkan tujuan pembentukan KPK untuk mencegah korupsi. Selanjutnya di Pasal 5, DPR menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun semenjak UU baru disahkan.

Di samping itu, KPK juga hanya bisa mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara minimal Rp50 miliar. Hal itu tercantum dalam Pasal 13 draft revisi UU KPK yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi.

a. Melibatkan penyelenggara negara, dan orang lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."

Sebanyak enam fraksi di DPR mengusulkan soal revisi UU KPK. Fraksi-fraksi tersebut adalah, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Nasdem, PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, pada Selasa 6 Oktober 2015.


(YDH)