BPH Migas Sanggah PGN Bukan Penyebab Harga Gas Tinggi

Ade Hapsari Lestarini    •    Selasa, 13 Oct 2015 10:16 WIB
migas
BPH Migas Sanggah PGN Bukan Penyebab Harga Gas Tinggi
Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan jika penyebab harga gas tinggi karena adanya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 19/2009.

Peraturan tersebut membahas tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang tidak konsisten terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 30/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dengan demikian, BPH Migas membantah pernyataan bahwa melonjaknya harga gas yang tinggi disebabkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) alias PGN yang melanggar aturan.

"Permen ESDM itu menyuburkan trader bertingkat, di mana harga gas ditetapkan oleh badan usaha bukannya oleh pemerintah," kata dia ketika dikonfirmasi, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut Andi, sejumlah media menyalahartikan pernyataannya. "Saya tidak pernah mengatakan bahwa 'toll fee' dan PGN sebagai penyebab tingginya harga gas. Yang membuat harga gas tinggi karena banyaknya trader akibat permen ESDM no 19/2009," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah media sempat memberitakan bahwa BPH Migas menyalahkan 'toll fee' yang diterapkan PGN sebagai penyebab tingginya harga gas. Andi menilai revisi Permen ESDM Nomor 19/2009 mutlak diperlukan.

Dia mengatakan jika multitrader membuat rantai tata niaga menjadi panjang. Sedangkan untuk harga jual, seharusnya dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM atau BPH Migas. "Jadi tidak ada BUMN atau badan usaha yang disalahkan karena 'toll fee'," ujar dia.

Seperti diketahui, sejumlah kalangan menolak keberadaan Permen ESDM No 19/2009 karena berbenturan dengan amanat UUD 1945. Permen ini dianggap melegalisasi para trader gas modal kertas untuk menggunakan jaringan pipa gas yang telah dibangun oleh BUMN seperti PGN.

Pasalnya, badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pipa transmisi dan atau pipa distribusi yang dibangunnya untuk dapat dimanfaatkan bersama atau 'open acces' pada ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi tertentu.

Jadi dengan aturan itu, fasilitas jaringan pipa gas bumi yang telah dibangun BUMN seperti PGN dapat dipakai oleh para trader gas yang mayoritas tidak pernah membangun infrastruktur. Sementara kebanyakan trader gas hanya bermodal kertas alias hanya menjadi broker saja.

Aturan soal open acces ini dinilai telah melanggar UUD 1945 yang telah mengamanatkan bahwa bumi, tanah dan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasalnya, dengan open acces pada kegiatan penjualan, maka peran negara untuk melakukan fungsi penguasaan atas kekayaan alam bisa dikatakan gagal. Skema open access pada kegiatan penjualan akan mendorong trader gas modal kertas untuk menggunakan pipa distribusi yang seharusnya dikuasai negara.


(AHL)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

7 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA