DPRD Kabupaten Bangkalan Resmi Gunakan Interpelasi Bupati Bangkalan

Agus Josiandi    •    Selasa, 13 Oct 2015 13:47 WIB
hak angket
DPRD Kabupaten Bangkalan Resmi Gunakan Interpelasi Bupati Bangkalan
Foto: Suasana sidang paripurna beragenda rencana penggunaan hak angket dan hak interpelasi terhadap Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad alias Ra Momon di Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur/MTVN_Agus Josiandi

Metrotvnews.com, Bangkalan: DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, resmi menggunakan hak angket dan hak interpelasi terhadap Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon). Ini merupakan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan, Selasa 13 Oktober.

Pantauan Metrotvnews.com, suasana sidang paripurna sempat memanas usai pimpinan sidang mengetuk palu tanda hak interpelasi resmi digunakan.

"Apa yang kami lakukan ini demi memperbaiki Bangkalan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Abdurrahman, Selasa (13/10/2015).

DPRD Kabupaten Bangkalan memutuskan perlu menggunakan hak angket dan hak interpelasi lantaran Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad dinilai tak mengindahkan rekomendasi mereka. Rencana penggunaan hak interpelasi ini kembali menguat usai pelantikan lima komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan, Jumat 9 Oktober lalu.

"Satu dari 5 komisioner KI yang harusnya dilantik, justru tidak dilantik, bahkan digantikan oleh orang yang peringkatnya hanya peringkat 7 dalam seleksi kemarin, itupun karena dianggap representasi pemerintah," kata Mahmudi, salah seorang anggota dewan pengusul hak Interpelasi.

Baca: Rencana Interpelasi Bupati Bangkalan Kembali Menguat

Suasana sempat memanas usai pimpinan sidang mengetuk palu tanda hak interpelasi resmi disetujui paripurna. Anggota Fraksi Gerindra yang menolak usulan interpelasi tersebut, mengatakan bahwa sidang paripurna yang menghasilkan kesepakatan penggunaan hak interpelasi ini dinilai cacat hukum.

"Seharusnya usai pandangan umum para pengusul, kami diberi ruang menyatakan pendapat, tapi kenyataannya kan langsung disetujui begitu saja, bahkan tanpa voting," kata Imron Rosyadi, Anggota Fraksi Gerindra.

 


(TTD)