Pemerintah Nyatakan Asap Belum Penuhi Syarat Sebagai Bencana Nasional

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 13 Oct 2015 18:42 WIB
asapdpr ads
Pemerintah Nyatakan Asap Belum Penuhi Syarat Sebagai Bencana Nasional
Pramono Anung usai rapat di DPR, Selasa (13/10/2015). Foto: M Rodhi Aulia/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah masih belum menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan sebagai bencana nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak mudah menetapkan bencana nasional. Segala persyaratan diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Sebagai pengetahuan, sejak Indonesia merdeka negara baru pertama kali menetapkan bencana nasional saat bencana tsunami Aceh," kata Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Pramono mengungkapkan, harapan agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional sempat diutarakan dalam rapat terbatas yang dihadiri anggota kabinet. Sejumlah menteri menyampaikan hal itu. Namun, Presiden Joko Widodo belum bersikap lantaran persyaratan dalam Undang-undang tersebut belum dipenuhi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, persyaratan tersebut di antaranya adalah jumlah korban akibat bencana tersebut, kerusakan sarana dan prasarana, kerugian ekonomi serta cakupan luas wilayah yang dikenakan. Pihaknya sedang mengkaji persyaratan tersebut.

Anggota Komisi II Sukirman meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan status nasional untuk bencana asap ini. Sebab, sudah banyak korban yang terdampak bencana ini dan sudah terjadi di enam provinsi. Bahkan, kata dia, sudah jadi bencana internasional, karena merambah negara tetangga.

"Kajian, kajian, kajian, sampai kapan?" sesal dia di hadapan jajaran kabinet kerja tersebut.

Di samping itu, pimpinan rapat Lukman Edy mengatakan, status bencana nasional sangat diperlukan agar kepala daerah tidak takut mencairkan dana untuk penanggulangan. 

Pramono mengakui, banyak kepala daerah yang akhirnya bernasib nahas di penjara usai mencairkan dana penanggulangan bencana. Namun ia menegaskan, pemerintah sudah melakukan tindakan yang bersifat nasional. Yaitu, pengerahan personel gabungan besar-besaran dari pusat untuk memadamkan api di lapangan.


(KRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

6 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA