Miskinkan Pembakar Hutan

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 13 Oct 2015 19:35 WIB
asapdpr ads
Miskinkan Pembakar Hutan
Arteria Dahlan. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menilai sanksi pidana untuk perusahaan pembakar hutan tidak akan efektif. Arteria mendesak pemerintah untuk memiskinkan bos besarnya.

"Kok pemerintah memikirkan pidana? Pengusaha itu tidak takut pidana. Tapi ganggu uangnya," kata Arteria dalam rapat kerja dengan Kemensesneg, Seskab, Kemendagri, Kementeri Agraria/Tata Ruang dan BNPB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Pemerintah, kata Arteria, harus menutup perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Jika hanya dipidana, diyakini tidak akan membuat jera. "Paling hanya manajer kebunnya yang masuk penjara. Atau direksi-direksinya. Sementara bos besarnya tidak masuk," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi keras terhadap empat perusahaan. Yaitu, PT TPR (sawit), PT WAJ (sawit), PT LIH (sawit) dan PT HSL (HTI).

Menurut Pramono, sanksi tersebut berupa pembekuan dan pencabutan izin. Namun, Arteria meminta pemerintah untuk memperjelas, pencabutan jenis izin apa yang dimaksud.

"Bencana asap ini, kejahatan lingkungan yang luar biasa dan dilegitimasi negara. Bahkan ini juga, masuk sebagai kejahatan HAM, karena telah merampas hak bernapas udara segar," ujar dia.

Arteria juga mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menindak kepala daerah yang diduga bermain atau terlibat dalam pembakaran hutan. Setidak-tidaknya, kepala daerah melakukan pembiaran.

"Pemda banyak yang nakal. Jangan pakai surat edaran yang enggak jelas. Kasih sanksi, kalau dia nakal. Kepala daerah tidak takut dihukum. Tapi takut dikurangi anggarannya. Tindak kepala daerah. Jangan sampai ada yang main sama pengusaha," tegas dia.

Anggota Komisi II Arief Wibowo yang juga dari PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menjelaskan data yang ia dapatkan. Dari 149 perusahaan terduga pelaku pembakar hutan, ternyata 147 adalah perusahaan yang hanya mengantongi hak guna usaha, bukan pemilik lahan.

Di samping itu, anggota Komisi II DPR Rufinus Hotmaulana Hutahuruk juga mendesak pemerintah mengungkapkan, apakah ini termasuk kejahatan korporasi atau tidak. Tidak puas dengan jawaban pemerintah, ia bahkan menyerahkan satu buah buku terkait penanggulangan kejahatan korporasi kepada Mensesneg Pratikno.


(KRI)

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

15 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pah…

BERITA LAINNYA